Polres Melawi Gelar Simulasi Pemilihan Serentak 2020

By On Desember 05, 2020



Cybernews.id - Melawi .

Polres Melawi melaksanakan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta menggunakan Sirekap di tingkat TPS dalam Pemilihan Serentak 2020. di Halaman Mapolres Melawi. Sabtu (05/12).


Kegiatan dihadiri Kapolres Melawi (AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, S.I.K), Waka Polres Melawi (Kompol Agus Mulyana, S.E., M.M), Pabung Kodim 1205/Stg (Mayor Arh. Eddy Winarno), Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kab. Melawi (Hamka, S.Sos), Para Pju. Polres Melawi, Panwaslu Kec. Belimbing,  PPK Nanga Pinoh, Personil Polres Melawi dan Petugas KPPS Tanjung Tengang.



Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, S.I.K menyampaikan adegan yang dilaksanakan dalam simulasi terbagi dalam beberapa sesi.


1Penyemptotan TPS oleh petugas kesehatan

2. Ketua KPPS Membuka acara dimulainya kegiatan pencoblosan

3. Salah seorang warga yang mengalami cacat fisik diantar keluarganya untuk melakukan pencoblosan.

4. Ada salah seorang warga yang tidak memiliki kartu undangan tapi membawa KTP ke TPS.

5.Ada salah seorang pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 38,3°C diarahkan kebilik khusus oleh petugas.

6. Salah seorang warga yang akan memilih jatuh pingsan dan dievakuasi oleh petugas.

7. Salah seorang warga datang ke TPS mendesak petugas KPPS untuk segera melakukan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 Wib dikarenakan ingin cepat mengetahui hasil suara kemudian ditangani dan dibawa keluar TPS oleh petugas Linmas.

8. Perhitungan suara.

9. Pengawalan Kotak suara oleh petugas.


Dalam kesempatan tersebut Kapolres Melawi memberikan arahan dan ucapan terima kasih.


"Terima kasih dan apresiasi dari saya selaku Kapolres Melawi kepada rekan-rekan anggota serta panitia pelaksana simulasi yang telah mempersiapkan dan memperagakan simulasi pemungutan suara di halaman Mapolres Melawi" Ucapnya.


"Simulasi ini diadakan dengan tujuan agar para anggota memahami langkah - langkah yang akan dilaksanakan pada pemungutan suara di TPS masing - masing yang akan di amankan nanti pada saat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2022". Jelasnya.


"Seluruh personil Polres Melawi harus ingat dan mempedomani langkah - langkah yang telah diperagakan dalam simulasi pemungutan suara untuk dijadikan acuan di tempat pelaksanaan pemungutan suara pada saat pemilihan".Tegasnya.


Penulis : Arbain

Editor : Mit .

Kapolri : Penanganan Kejahatan Transnasional Perlu Keterlibatan Seluruh Aparatur Penegak Hukum .

By On Desember 05, 2020




Cybernews.id - Jakarta 

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyatakan kejahatan transnasional merupakan kejahatan komprehensif yang memerlukan penanganan yang tepat, cepat, dan sinergis. 


Sehingga diperlukan upaya optimal dan keterlibatan aktif, serta koordinasi yang baik dari seluruh Kementerian dan Lembaga serta aparatur penegak hukum.


"Saya berharap Tim Koordinasi Interpol Indonesia ini menjadi forum yang bersifat koordinatif yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama untuk memahami perkembangan aktual tindak kejahatan transnasional, serta menetapkan berbagai upaya bersama dalam pencegahan dan penanggulangannya," ujar Idham di sela-sela acara pengukuhan Tim Koordinasi Interpol Indonesia 2020 di Jakarta, Jumat (4/12/2020)



Dikatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan tim ini seperti perlunya meningkatkan partisipasi aktif dan respons cepat dari anggota Tim Koordinasi Interpol Indonesia dalam rangka menunjang tugas- tugas ke-Interpol-an.


Khususnya dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk ancaman kejahatan transnasional yang akan timbul, terus melakukan inovasi, penyempurnaan, dan evaluasi sehingga mewujudkan sistem kerja yang adaptif, modern, dan fleksibel, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan segala pihak sehingga tercipta prinsip win win solution serta menjaga kekompakan dan sinergisitas yang kuat dengan para stakeholder dalam mewujudkan kolaborasi yang baik di bidang penanggulangan kejahatan transnasional.


“Ini bukan tentang siapa yang hebat, tetapi tentang kebersamaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun,” ujar mantan Kabareskrim ini.


Idham pun menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perwakilan Kementerian dan Lembaga yang mempunyai persepsi dan kepedulian yang sama dalam pemberantasan kejahatan transnasional.


"Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kadivhubinter Polri beserta seluruh panitia atas upaya dan kerja keras sehingga acara pengukuhan ini dapat terselenggara dengan baik," katanya.() 

 Editor : Mit .

Jokowi Bertemu Pegiat Reforma Agraria Bahas Solusi Sengketa Tanah .

By On Desember 04, 2020

 


Cybernews.id - Jakarta .

Pemerintah selalu berupaya agar program reforma agraria yang selama ini berjalan dapat dirasakan betul manfaat dan dampaknya oleh masyarakat. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait bertemu para pegiat agraria untuk mengetahui keinginan dan pandangan dari para petani atau masyarakat yang hendak mengelola lahan reforma agraria.


Pada Kamis, 3 Desember 2020 ini, Presiden Joko Widodo bersama jajaran terkait kembali bertemu para pegiat reforma agraria untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada di lapangan dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama dari pertemuan tersebut. Pertemuan ini merupakan bagian dari rapat maraton tentang reformasi agraria.



"Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," ujar Presiden saat memberikan pengantar.


Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang memberikan keterangan selepas pertemuan mengatakan bahwa baik pemerintah maupun para pegiat yang hadir dalam pertemuan berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan.


"Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu," ujarnya selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.


Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A. Djalil, menerangkan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dengan para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.


"Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain," tuturnya.


Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang turut memberikan keterangannya juga mengungkap bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi obyek agraria di kawasan hutan. 


Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kepedulian dan semangat kuat untuk membuat program reforma agraria tersebut dapat terus berjalan untuk memperjuangkan keinginan masyarakat.


"Presiden sangat concern dan memiliki semangat yang kuat untuk membuat reforma agraria betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dan berbagai upaya itu telah dilakukan secara nyata," ujarnya mengakhiri.


Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.


Sementara para pegiat yang hadir yaitu Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.


Sebelumnya, pada 23 November 2020 lalu, Presiden juga menggelar pertemuan dengan para pegiat reforma agraria tersebut. Selain keempatnya, saat itu hadir pula Direktur Eksekutif Akatiga Nurul Widyaningrum, Manajer Regional Papua dan Papua Barat World Resources Institute (WRI) Indonesia Julia Kalmirah, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M. Nuruddin, dan Ketua Harian DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan.


(BPMI Setpres/Red )

Apel Kesiapan Pengamanan TPS , Seluruh Personil Polres Sintang Di Rapid Tes Sebelum Bertugas .

By On Desember 04, 2020



Cybernews.id - Sintang ,

Guna menyukseskan jalannya Pilkada Serentak 2020 yang jatuh pada tanggal 9 Desember, Polres Sintang menggelar Apel Kesiapan pengamanan tempat pemungutan suara di halaman Mapolres Sintang pagi ini, Sabtu (5/12)


Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard S.I.K, S.H, M.I.K memimpin langsung jalannya apel kesiapan tersebut dimana turut hadir juga seluruh personil Pejabat Utama Polres Sintang mulai dari para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek dan anggota Polres Sintang.



Pada apel kali ini Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard menyampaikan beberapa arahan kepada personil yang akan bertugas mengamankan TPS.


Salah satu arahan utama yang dipesankan oleh Kapolres Sintang kepada para personilnya yang akan mengamankan TPS adalah untuk menjaga Kesehatan sebaik mungkin dan bilamana terdapat beberapa keluhan sakit agar segera memberikan laporan terkait sehingga sedini mungkin dapat dilakukan pengobatan dan pergantian personil.



Seperti yang diketahui dimasa Pandemi seperti ini, mulai dari para pengawas hingga kepolisian yang bertugas mengamankan TPS harus berada dalam kondisi prima sehingga tidak menimbulkan kerawanan kepada para peserta yang akan mencoblos.


Selain itu pesonil Polres Sintang juga diarahkan juga berkerjasama dengan KPPS dalam memetakan lokasi-lokasi yang rawan sekaligus agar bisa menyiapkan Langkah antisipasi yang tepat sehingga tidak menimbulkan kendala saat berjalannya pencoblosan nantinya.


Disamping itu Kapolres Sintang juga mengingatkan kepada para personil untuk berkoordinasi terkait sarana prasarana yang ada mulai dari logistik pemilu bilik khusus dan kelengkapan lain serta prokes di TPS dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19.


Terakhir Kapolres Sintang juga berpesan kepada seluruh personilnya untuk melaporkan setiap kejadian yang menonjol baik itu yang berpotensi menimbulkan kerusuhan ataupun mengecaukan jalannya pencoblosan.


Usai pelaksanaan Apel Kesiapan, Personil yang bertugas diberikan anggaran serpas, Vitamin, makanan tambahan Polri ( MTP ) dan buku saku pedoman pengamanan TPS serta melakukan Rapid Tes kepada seluruh personil yang dalam hal ini dilakukan oleh Petugas Medis dari Dinas Kesehatan Sintang.

         (Hum Polres Sintang / red )

Bertugas 17 Hari ,Pemkab Sintang Lepas Florentinus Anum Sebagai Pjs Bupati Sintang .

By On Desember 04, 2020

 


Cybernews.id - Sintang .

Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar acara Pelepasan Akhir Masa Tugas Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang Ir. Florentinus Anum, M. Si yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 3 Desember 2020. 

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang Ir. Florentinus Anum, M. Si menyampaikan waktu bertugas 71 hari di Sintang rasanya tidak lama, tetapi sudah harus menyelesaikan tugas dan pergi. “dalam waktu yang singkat tersebut, banyak hal yang bisa dilakukan. Saya terkesan ketika mengunjungi kecamatan, yang saat itu bisa memberikan arahan kepada perusahaan perkebunan untuk membantu memperbaiki titik jalan yang rusak. Kondisi jalan yang tidak baik sangat membebani masyarakat sehingga harga sembako menjadi mahal. Kendaraan sering amblas dan biaya tinggi. Artinya kalau pemeliharaan bisa dilakukan secara terus menerus, maka jalanya bisa fungsional meskipun  masih jalan tanah.” terang Florentinus Anum.  



“dalam hal penanganan covid-19 di Kabupaten Sintang, saya mempelajari metode penularan yang ada dan kemudian mengambil langkah. Saat ini kita berada di zona kuning. Saya berpesan satgas tetap aktif melakukan langkah pencegahan. Soal pilkada, selama saya di Sintang ada terjadi dinamika di tengah masyarakat, ini tanda daerah kita akan maju dan berkembang. Ini pelajaran bagi kami dan forkopimda. Terima kasih tokoh masyarakat sudah membantu kami dalam menyelesaikan beberapa dinamika tersebut. Mari kita lakukan deteksi dini dan preventif dalam mencegah terjadinya permasalahan. Semua pihak sudah terlibat dalam membantu Pemkab Sintang dalam melaksanakan semua tahapan pilkada Sintang. Satu persatu tugas saya sebagai Pjs Bupati Sintang bisa saya laksanakan berkat bantuan dan dukungan banyak pihak. Mari kita terus kawal semua tahapan pilkada, kegiatan pembangunan dan penanganan covid-19 di Kabupaten Sintang. 

“saya dan keluarga mohon maaf jika selama berada di Sintang ada hal yang kurang berkenan. Saya minta maaf kepada Forkopimda, jajaran Pemkab Sintang, DPRD Sintang, dan elemen masyarakat lain. Mohoh doanya agar saya bisa menjalankan tugas di Pemprov Kalbar dengan baik. Pertahankan jika apa yang saya lakukan sudah baik dan tingkatkan” pesan Florentinus Anum.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si menyampaikan meskipun hanya bertugas dalam waktu yang tidak lama, telah banyak yang tugas, pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang bisa dilakukan oleh Penjabat Sementara Bupati Sintang. “beberapa agenda strategis penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan” terang Sekda Sintang

Yosepha Hasnah menjelaskan bahwa adapun beberapa agenda strategis tersebut antara lain bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Sintang membahas APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang kemudian disahkan pada 30 September 2020. Selanjutnya membahas Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang yang sudah diselesaikan. “Bapak Penjabat Sementara Bupati Sintang juga bersama DPRD Sintang membahas dan mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2021 pada 30 November 2020” tambah Yosepha Hasnah

“Bapak Pjs Bupati Sintang juga sudah sangat proaktif dalam ikut mensukseskan pelaksanaan pilkada Kabupaten Sintang. Beliau dengan intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Forkopimda bahkan elemen masyarakat lainnya demi mensukseskan pilkada serentak. Bahkan beliau melakukan monitoring ke kecamatan di Kabupaten Sintang” terang Yosepha Hasnah

“dalam penanganan covid-19, sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang, beliau selalu terdepan dalam melaksanakan himbauan, edukasi dan sosialisasi bahkan terlibat secara langsung dalam penerapan disiplin, dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 60 Tahun 2020. Kegiatan 3 T yakni test, tracing dan treatment, beliau selalu memberikan perhatian khusus. Bahkan secara pribadi, saya salut kepada Pjs Bupati Sintang karena setiap menghadiri acara dan kegiatan, beliau selalu menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti masker dan sarung tangan” tambah Yosepha Hasnah

“dalam hal sosial kemasyarakatan, beliau selalu melakukan pertemuan rutin dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Dalam rangka membahas dan menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di tengah masyarakat Kabupaten Sintang.  Dalam hal pembinaan kepegawaian, beliau melakukan himbauan terkait netralitas ASN dalam pilkada Kabupaten Sintang 2020. Bahkan beliau memimpin langsung deklarasi gerakan netralitas ASN di Kabupaten Sintang” tambah Yosepha Hasnah

“kami berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tulus kepada Bapak Ir. Florentinus Anum, M. Si dan keluarga selama mengemban amanah sebagai Pjs Bupati Sintang. Arahan dan petunjuk kepada kami, tentunya menjadi pengalaman bagi kami semua dalam menjalankan kegiatan dan tugas dimasa yang akan datang. Kami mohon maaf jika ada tindakan, sikap dan perkataan kami yang kurang berkenan selama berada di Sintang” terang Yosepha Hasnah. 


Sebelumnya Ir. Florentinus Anum, M. Si ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor: 131.61-2885 Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Ir. Florentinus Anum, M. Si bertugas di Kabupaten Sintang selama 71 hari saat Bupati dan Wakil Bupati Sintang menjalankan cuti untuk melaksanakan kampanye  sampai tanggal 5 Desember 2020.

Ir. Florentinus Anum, M. Si yang juga Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulutra Provinsi Kalimantan Barat di kukuhkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH, M.Hum di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Sabtu, 26 September 2020 sebagai Pjs Bupati Sintang. 

Hadir dalam Pelepasan Akhir Masa Tugas Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si, Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jambri, Forkopimda, Uskup Sintang Mgr. Samuel Oton Sidin, OFM. Cap, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

     ( Hum Pemkab / Red )

Apel Awal Kesiapan Pengamanan Pilkada 2020 Kabupaten Melawi

By On Desember 03, 2020

 


Cybernews.id- Melawi .

Polres Melawi menggelar apel awal kesiapan pengamanan Pilkada 2020 Kabupaten Melawi,Kamis (3/12) di Halaman Apel Polres Melawi. 


Kegiatan ini untuk memastikan kesiapsiagaan personil Dalam Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi pada tanggal 9 Desember 2020.


Dalam apel yang digelar di halaman Apel Polres Melawi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Melawi AKBP Sigit Elianto Nurharjanto, S.I.K dalam sambutanya Kapolres menyampaikan kepada personil tetap jaga netralitas dan terapkan protokol Kesehatan.



“Kita memiliki Tanggung Jawab moral dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Melawi ini, apalagi pelaksanaannya dimasa pandemik Covid-19” Ucapnya.


“Saya harap para personil yang melakukan pengamanan benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kita harus jadi teladan bagi masyarakat Pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak aman” 


“Dan saya tetap ingatkan jaga netralitas kita, jangan sekali kali melakukan hal-hal yang dilarang pimpinan. Ingat netralitas Polri harga Mati” Tegasnya.


Kepala Bagian Operasi Polres Melawi Kompol Dedy F Siregar, S.I.P.,M.A.P menyampaikan ini merupakan apel awal pengecekan personil dalam pengamanan di TPS.


“Ini merupakan pengecekan awal pada personil yang akan diberangkatkan melaksanakan pengamanan, semua harus disiapkan dari awal, nanti direncanakan senin 7 desember akan dilaksanakan lagi apel pergeseran pasukan dan pengecekan perlengkapan kepada Personil” Jelasnya.


Penulis : Arbain

Editor : Mit .

Kasus Tipikor Kalbar Perlu Perhatian Dari APH ,Agar Tidak Hilang Begitu Saja .

By On Desember 03, 2020

 


Cybernews.id - Pontianak .

Semakin maraknya penangkapan para pejabat korup dinegeri ini  mulai dari kepala desa (kades) sampai setingkat menteri akan memberi efek kejut yang luar biasa bagi para koruptor yang masih berseliweran alias belum tertangkap ujar" Koordinator wilayah tim investigasi dan analisis Korupsi Indonesia (Korwil TINDAK INDONESIA) Bambang Iswanto ke pada media".


"Terkait kasus korupsi di Indonesia yang saat ini sudah menduduki peringkat ke tiga di Asia yang di lansir dari data Global Corruption Barometer (GCB)Asia 2020. dia mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan tindakan yang lebih superior lagi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum yang di bantu oleh seluruh elemen masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Media sebagai sosial control yang di lindungi undang-undang ujarnya".


"Bambang juga mengatakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41,dan Pasal 42 ayat (5) yang menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.peran serta masyarakat sangat mensuport kinerja KPK dan APH untuk mendapatkan laporan, informasi dan bukti kongkrit sebagai penunjang dalam penyidikan, penyelidikan, dan penindakan dalam kasus tindak pidana korupsi ujarnya".


Di tempat terpisah koordinator lembaga TINDAK INDONESIA dan  Presedium FW-LSM Kal-bar Yayat Darmawi SE.SH.MH menyinggung kasus-kasus Korupsi yang ada di Kalimantan barat ini masih kurang signifikan dalam penindakan terhadap para pelaku korupsi yang sangat besar efeknya bagi masyarakat,bangsa, dan negara ujarnya".


Dalam beberapa dekade ini khususnya" di Kalimantan barat ini, baru hanya satu pejabat Bupati yang di tangkap selagi masih menjabat sebagai pemimpin daerah, kami dari berbagai LSM dan Media yang tergabung dalam forum wartawan dan LSM Kalbar sebagai masyarakat dan sosial control sangat mengapresiasi hal tersebut"tapi masih banyak lagi pekerjaan rumah yang berhubungan dengan korupsi di Kalbar ini yang belum tuntas. salah satu contoh"

terkait penggerebekan dan police line di kantor PUPR oleh ditReskrimsus polda kalbar yang mana sampai saat ini kasusnya kabur tanpa alias tidak jelas arah kepastian  hukumnya dan laporan dugaan korupsi bagi-bagi proyek oleh walikota Singkawang (tjhai chui mie) dan beberapa oknum anggota DPRD kota Singkawang yang di laporkan secara langsung oleh forum wartawan dan  lembaga swadaya masyarakat Kalimantan barat ke kejaksaan tinggi negeri Pontianak yang sudah enam bulan berlalu, dan sampai sekarang ini masih simpang siur tidak ada kepastian hukumnya. kami dari FW-LSM Kal-bar ingin ada tindakan yang serius,tegas, dan tidak tebang pilih dari Kejati dan Polda Kalbar untuk mengusut tuntas kasus-kasus Korupsi tersebut ujarnya"


"Dia juga mengatakan dari sekian banyak laporan yang di serahkan ke aparat penegak hukum (APH) kepolisian dan kejaksaan hanya beberapa kasus yang sudah inkrah dimeja hijau, selebihnya kami ingin kasus-kasus Korupsi tersebut cepat terselesaikan dan di publikasikan ke media massa agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui hasil capaian kerja aparat penegak hukum (APH) di Kalimantan barat ini khususnya dalam hal penindakan pemberantasan korupsi yang lebih superior lagi  ujarnya penuh harap".


(Mit/Bams)