Drs Askiman ,MM Meninjau Jembatan Gantung Hanyut Terseret Banjir Di Desa Lintang Tambuk .

By On Juli 16, 2020


Cybernews.id - Sintang - Kalbar .
Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM meninjau jembatan gantung yang putus dan hanyut terseret banjir besar di Desa Lintang Tambuk Kecamatan Kayan Hulu pada Selasa, 14 Juli 2020.

Saat meninjau jembatan gantung tersebut, Wabup Sintang didampingi Kepala Bappenda Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi, Kepala BPBD Kabupaten Sintang Bernard Saragih, Camat Kayan Hulu Yelmanus, dan Anggota Koramil Kayan Hulu.

Zakaria Tumenggung Adat Desa Lintang Tambuk menjelaskan bahwa jembatan gantung putus dan hanyut setelah dihantam banjir besar dan deras pada Sabtu, 11 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB pagi. "Pagi itu sekitar jam 9 pagi terdengar suara gemuruh. Ternyata jembatan gantung kami sudah putus dan hanyut. Jembatan gantung ini dibangun tahun 2002 yang lalu. Artinya umurnya sudah 18 tahun. Keberadaan jembatan ini sangat penting karena menghubungkan transportasi warga kami ke pusat kecamatan Kayan Hulu. Jembatan ini juga akses menuju ke kampung diseberang sana yakni Temiang dan Tanjung Lalau. Kami berharap jembatan gantung ini bisa dibangun kembali" terang Zakaria.

Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM saat meninjau jembatan gantung menjelaskan bahwa putusnya jembatan gantung ini sudah dilaporkan ke BPBD Provinsi Kalimantan Barat dan BNPB di Jakarta. "Bahkan sudah ada kepastian dari pemerintah pusat bahwa jembatan gantung ini akan diganti pada tahun 2020 ini juga dengan jembatan rangka baja" terang Wakil Bupati Sintang.

"kita juga sudah meninjau rumah warga yang bergeser dan roboh di beberapa desa. Ada juga sekolah yang terendam banjir. Saya minta BPBD, Dinas Perkim, Dinas PU untuk menyiapkan langkah rekonstruksi terhadap kerusakan akibat banjir ini. Ada juga sekolah yang terendam banjir. Pasti banyak dokumen sekolah yang hilang dan rusak. Saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang segera lakukan langkah untuk membantu sekolah dan siswa yang dokumen mereka hilang atau rusak akibat banjir ini. Dinas Dukcapil saya minta bantu warga terdampak banjir dengan mempermudah proses mereka membuat dokumen kependudukan mereka. Ada kartu keluarga dan KTP yang rusak karena rumah mereka terendam banjir" pinta Wabup Sintang.

Saat mengunjungi Kecamatan Kayan Hulu tersebut, Wakil Bupati Sintang memberikan bantuan sembako untuk dapur umum bagi 9 desa yang berada di jalur sungai Kayan di Kecamatan Kayan Hulu.

Saat berada di Nanga Tebidah, Wakil Bupati Sintang juga memberikan arahan kepada pemerintah kecamatan Kayan Hulu dan warga Nanga Tebidah untuk gotong royong membangun ulang rumah sederhana milik Anselmus Sulaiman. "Kasian kalau mereka harus nginap di lanting yang dikasi terpal" terang Askiman saat meninjau lanting Keluarga Anselmus Sulaiman .
                 ( Pemkab/ Red )

Wabup Sintang Kunjungi Nanga Tebidah .

By On Juli 16, 2020

                  

Cybernews.id - Sintang - Kalbar .
Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM didampingi Kepala Bappenda Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi dan Kepala BPBD Kabupaten Sintang Bernard Saragih menyusuri  mengunjungi Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu pada Senin, 13 Juli 2020.  Tiba di Nanga Tebidah pukul 19. 15 WIB, debit air Sungai Kayan dan Sungai Tebidah sudah normal. Warga sudah mulai beraktivitas,   pertokoan sudah mulai buka, dan PLN Ranting Nanga Tebidah belum operasional. Untuk jaringan telekomunikasi tetap normal seperti biasa.

Wakil Bupati Sintang menyampaikan Pemkab Sintang memang lamban menanggulangi bencana banjir ini dan masyarakat juga lengah melihat pergerakan debit air sungai. "Banjir ini merupakan banjir terbesar setelah 58 tahun yang lalu di Kayan Hulu. Seharusnya bantuan dan Tim Reaksi Cepat bisa lebih awal membantu warga yang terdampak. Dan kedepan perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana banjir ini. Warga yang tinggal di pinggir sungai, harus jeli melihat pergerakan debit air sungai. Jika peningkatan debit air sungai sangat cepat. Warga harus sudah mulai mengevakuasi barang-barang yang ada di rumah ke lokasi yang lebih tinggi. Sehingga tidaklah sampai mengungsi ke kebun karet hanya pakaian di badan tanpa perlengkapan lain" terang Wakil Bupati Sintang.

"penanganan pasca banjir juga sangat diperlukan.  Di Kayan Hulu ini ada 4.007 Kepala Keluarga yang terdampak. Rumah, harta benda, pakaian, buku sekolah, padi, dan yang lainnya terendam. Mereka sangat memerlukan sembako, pakaian, buku dan alat tulis. Warga yang terdampak belum bisa bekerja. Saya berharap warga tetap sabar, Pemkab Sintang tidak akan diam. Kami akan membantu seluruh korban banjir baik di Serawai, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Dedai dan Kecamatan Sintang. Makanya kepala desa saya minta segera mengirim data warganya yang terdampak banjir kepada camat. Camat merekapnya, lalu mengirim data ke BPBD untuk direkap lagi" tambah Wakil Bupati Sintang.

"rumah yang rusak dan hanyut sudah kita data. Dan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Setiba di Sintang nanti, kita akan segera rapat membahas tindakan Pemda Sintang pasca banjir. Warga korban banjir rata-rata petani karet dan berladang. Jadi mereka belum bisa bekerja dan sangat memerlukan bantuan. Saya minta Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang segera menyiapkan langkah penanganan pasca bencana" pinta Wabup Sintang

Bernard Saragih Kepala BPBD Kabupaten Sintang menjelaskan Tim BPBD Kabupaten Sintang sudah berada di lokasi banjir, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan camat serta mengumpulkan data. "kita juga berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat soal perkembangan kondisi banjir dan data korban banjir. Korban meninggal dunia, nihil. Ada 6 kecamatan yang terkena banjir yakni Ambalau, Serawai, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Dedai, dan Kecamatan Sintang. Data sementara ada 58  desa yang terendam. Di Kayan Hulu ada satu jembatan gantung yang roboh dan satu stegher yang hanyut.  Di Ambalau satu stegher hanyut. Di Serawai bahkan banjir disertai longsor"terang Bernard Saragih.

"Sejak Jumat 10 Juli 2020 Pemkab Sintang sudah menetapkan status tanggap darurat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/543/KEP-BPBD/2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di Kabupaten Sintang. Kondisi banjir mulai bergerak ke hilir. Camat Dedai sudah melaporkan ada warganya yang terdampak. Di Kayan Hilir sudah mulai surut. "terang Bernard Saragih.

Camat Kayan Hulu Yelmanus menjelaskan bahwa untuk di Kayan Hulu saja rumah warga yang terseret/roboh/hanyut total berjumlah 61 rumah dan 4.007 Kepala Keluarga yang terdampak. "Banjir kali ini memang cepat dan aliran sungai deras sekali. Dan ini banjir terbesar. PLN sejak tanggal 10 Juli sudah tidak nyala. Bahkan mesinnya kena banjir. Mudah mudahan PLN Ranting Sintang segera bisa memperbaiki mesin. Rumah mesin saja acap sampai atapnya" terang Yelmanus.
                              ( Pemkab / red)
               
                 

Susuri Sungai Kayan ,Wabup Bantu Sembako Bagi Warga7 Desa Di Kayan Hilir .

By On Juli 16, 2020


         
Cybernews.id - Sintang - Kalbar .
Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman, MM didampingi Kepala Bappenda Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi 
Dan Kepala BPBD Kabupaten Sintang Bernard Saragih menyusuri Sungai Kayan pada Senin, 13 Juli 2020. Ada 7 desa yang disinggahi dan diberikan bantuan sembako oleh Wakil Bupati Sintang yakni Nanga Lidau, Mentunai, Engkerangan, Monbay Begununk, Jambu, Bindu, dan Nanga Payak.

Wakil Bupati Sintang membawa 4 speedboat untuk membawa bantuan sembako yang merupakan sumbangan warga Sintang yang memang peduli dengan korban banjir di Kabupaten Sintang. Lokasi pertama, Wakil Bupati Sintang meninjau kondisi dan korban banjir di Dusun Lungkung Potah Desa  Nanga Lidau Kecamatan Kayan Hilir. Wabup Sintang  disambut Sampoyono  Kepala Dusun Lungkung Potah jajaran Pemerintah Desa Nanga Lidau. 

"Kita akan berikan bantuan spontan berupa sembako kepada warga  di sini berupa beras, mi instan dan telur. Bantuan ini untuk dapur umum saja. Saya minta kepada Pemerintah Desa untuk mendata warganya yang terdampak, berapa rumah yang terendam, yang roboh. Ini bantuan awal saja. Bantuan per Kepala Keluarga ada nanti" terang Wakil Bupati Sintang.  

Wakil Bupati Sintang Drs Askiman, MM menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bantuan dari warga Sintang yang peduli dengan korban banjir. "Ini bantuan spontan dari warga Sintang. Untuk konsumsi warga yang berjaga jaga. Saya berharap warga tetap sabar ya" terang Wakil Bupati Sintang.    

"datanya warga yang terdampak banjir nanti diserahkan ke pemerintah kecamatan.  Saya prihatin dengan warga yang terdampak banjir ini. Ini bantuan dari pribadi warga. Kami kumpul uang. Beli sembako untuk warga yang terdampak banjir.  Ini untuk dapur umum. Di makan bersama-sama. Dari pemkab Sintang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ada menyusul nanti. Maka saya minta, data yang lengkap dari pemerintah desa. Berapa Kepala Keluarga yang terdampak, untuk mendapatkan bantuan. Kita sudah menyurati Pemprop Kalbar bahkan pemerintah pusat. Di Kayan Hulu saja sudah 4000 KK yang terdampak. Secepatnya data itu  diberikan kepada camat, untuk kami rekap dan diajukan kepada Pemprop Kalbar. Kami mohon maaf karena terlambat datang dan memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat korban banjir. Ini bentuk kepedulian kami. Ini cobaan dari Tuhan. Dan kita ambil hikmahnya saja" terang Wakil Bupati Sintang

Sementara Sampoyono Kepala Dusun Lungkung Potah menjelaskan banjir yang melanda sudah 3 hari. Kami akan mendata jumlah Kepala Keluarga yang rumahnya terendam banjir. Ini banjir juga masih akan terus naik. Terima kasih atas motivasi dan kunjungan Pak Wakil Bupati Sintang" terang Sampoyono. 

Saat di Desa Mentunai Kecamatan Kayan Hilir. Kedatangan Wakil Bupati Sintang dan rombongan disambut Indra Sekretaris Desa Mentunai dan beberapa warga. Di Dusun Taruna Desa Mentunai,  Wakil Bupati Sintang menyerahkan bantuan diterima oleh Indra  Sekretaris Desa Mentunai.                      

"di desa kami  ada 5 dusun. 4 dusun terkena banjir. Satu dusun agak tinggi tapi sebagian masih kena banjir. Terima kasih bantuannya. Banjir ini sudah seminggu, tapi air ini kayaknya akan masih naik lagi.  Di desa Mentunai ada 200 KK" terang Indra Sekdes Mentunai. 

Tiba di Desa Engkerangan, Wabup Sintang diterima Matias Pain Kepala Desa Engkarangan Kecamatan Kayan Hilir yang menjelaskan bahwa ada warganya yang jam 12 malam yang mengungsi. "Di desa kami ada 5 dusun. Dan yang terkena banjir ada 3 dusun. Sebenarnya ini sudah mulai surut" terang Matias Pain. 

Selanjutnya, Wabup Sintang  mengunjungi lokasi pengungsian  warga Dusun Montap Karya Desa Monbai Begununk Kecamatan Kayan Hilir di GKII Filipi Montap. Saat berada di GKII Filipi Montap sebagai  lokasi pengungsian warga yang rumahnya terendam banjir, Wakil Bupati Sintang menyerahkan bantuan yang  diterima oleh Tubian Susanto Kepala Dusun Montap Karya. 

Lukas Kepala Adat Desa Monbai Begununk menjelaskan bahwa ada 16 Kepala Keluarga yang mengungsi ke GKII Filipi Montap. "Rumah warga terendam banjir. Jadi mereka ngungsi ke sini. Sudah 3 malam mereka ngungsi ke sini dan sebelumnya tidak ada bantuan. Terima kasih kepada Wakil Bupati Sintang sudah datang memberikan dukungan dan bantuan. Ini banjir terparah.  Tapi per hari ini sudah mulai surut" terang Lukas Kepala Adat Desa Monbai Begununk. 

Sementara Yonatan Pengurus GKII Filipi Montap menjelaskan sudah mengiklaskan gereja nya dijadikan lokasi warga untuk mengungsi. " Kami senang gereja kami dijadikan lokasi mengungsi warga yang rumahnya terendam banjir" terang Yonatan.  ( Prokopim / red )

Batas Wilayah Antara Sintang Dan Sekadau ,Pemkab Sintang Berharap Pemerintah Pusat Dapat  Mengambil Kebijakan Yang Tepat .

By On Juli 15, 2020


Cybernews.id -Sintang - Kalbar .
Tindak lanjut dari penyelesaian persoalan sengketa batas antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sekadau pada subsegmen Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk dengan Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui video konferensinya bersama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang diikuti juga oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Pemerintah Kabupaten Sintang, untuk Pemerintah Kabupaten Sintang, diikuti oleh Wakil Bupati Sintang, Askiman, yang dilaksanakan di Balai Pegodai, Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Sintang, pada Senin, (13/7/2020) dengan didampingi oleh Asisten I bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang terkait. 

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sintang, Askiman menyampaikan persoalan sengketa batas wilayah merupakan persoalan yang sudah lama terjadi, “permasalahan ini sudah lama terjadi, dari mulai sejarahnya, dari sejak Indonesia belum merdeka persoalan ini sudah muncul, ditambah lagi dengan persoalan dari masyarakat desa setempat, dan perlu diketahui bahwa batas batas wilayah tersebut sudah ada dan diatur melalui batas alam sejak zaman dahulu kala”, kata Askiman. 

Menurut Askiman, penyelesaian sengketa batas wilayah ini sudah dilaksanakan sejak lama namun belum mampu untuk menyelesaikannya, “kami selaku Pemkab Sintang merasakan bahwa tingkat keseriusan untuk menyelesaikan sebuah persoalan batas wilayah ini sudah kurang lebih 30 tahun, dan sampai hari ini belum mampu menyelesaikannya dengan baik dan benar”, ucapnya.

Perlu diketahui, sambung Askiman, bahwa Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sudah mengajukan penomoran registrasi desa tetapi belum dirasakan oleh Pemkab Sintang, “mulai dari terbentuknya Pemerintahan Desa Sunsong, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, pada tahun yang sama, kami dari Pemkab Sintang juga sudah mengajukan penomoran registrasi desa, dan sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tetapi sampai hari ini Kabupaten Sintang tidak pernah ditindaklanjuti, tetapi untuk Pemkab Sekadau pada Desa Sunsong sudah memiliki nomor registrasi, mengapa hal ini bisa terjadi”, sambung Askiman. 

Askiman memaparkan bukti bahwa desa Sunsong yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau tersebut masuk wilayah Kabupaten Sintang, “menurut Peta Kabupaten Sintang tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Depdagri berdasarkan peta topografi berskala 1:250.000 wilayah yang disengketakan yakni Desa Sunsong dan Desa Bungkong Baru merupakan wilayah Kabupaten Sintang, selain itu juga, menurut Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi dan Geoparsial berskala 1:50.000 tahun 2012 desa Sunsong dan Desa Bungkong juga masuk kedalam wilayah Kabupaten Sintang”, paparnya. 

“dengan data tersebut, saya meminta persoalan pengakuan antara kedua desa yang dalam posisi sengketa tersebut kiranya perlu menjadi pertimbangan, dan juga berdasarkan peta tersebut juga agar dapat menjadi perhatian kita semuanya”, harap Askiman. 

Berdasarkan data dan fakta, Askiman menyampaikan bahwa segala bentuk data dari pihak Pemkab Sekadau dan Pemkab Sintang sudah diserahkan kepada Kemendagri untuk menyelesaikan sengketa batas ini, “pada akhirnya muncul hasil rapat pada tanggal 18 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa telah disepakati titik yang disengketakan sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan, sehingga ini harus menjadikan keputusan yang bijaksana, dan mengambil sikap tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kita ikuti sesuai dengan keputusan dari Pemerintah Pusat terkait sengketa batas wilayah ini”, tambahnya. 

“kami serahkan semua ini kepada Kemendagri, untuk dapat mengambil sikap dan keputusan yang layak dan rasional berdasarkan pertimbangan dan fakta, sejarah, tinjauan sosiologis yang ada, sehingga kini secepatnya dapat kami terima keputusan yang baik dan benar, jika ini berlarut-larut, kesenjangan sosial akan bermunculan, apalagi menjelang pilkada, ini juga menjadi persoalan besar, kami sampaikan kepada Pemprov, dalam hal sengketa batas daerah ini, sikap arogansi daripada Kepala Desa Sunsong dan semua perangkatnya dalam rangka penyegelan dan perusakan fasilitas aset pemerintah, dalam hal ini kami mohon ditindaklanjuti dengan tegas, bahwa pada dasarnya penyelesaian sengeketa batas bukan menggunakan sikap kekerasan, tetapi kita harus berfikir jernih, rasional, dan faktual untuk menyelesaikan suatu perkara ini”, harap Askiman kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, A.L. Leysandri, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengambil langkah dan keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas wilayah ini, “berkaitan dengan subsegmen yang belum disepakati ini, saya mengajak antara pihak Pemkab Sintang dengan pihak Pemkab Sekadau bersama-sama kita selesaikan ini dengan prinsip win-win solution dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, kita tunggu apapun keputusan yang diambil oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat merupakan keputusan yang terbaik dan harus kita dukung bersama demi menjaga stabilitas masyarakat dan kelanjutan pembangunan di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau”, kata Sekda Provinsi Kalbar. 

Masih kata Sekda Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap membantu penyelesaian batas wilayah tersebut, “kami sudah sampaikan Surat Gubernur yang berisi data dokumen sebagai bahan kajian kepada tim Penegasan Batas Daerah untuk wilayah Sintang dan Sekadau kepada Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, kemudian juga Gubernur terus mendorong agar tim Penegasan Batas Daerah (PBD) tingkat Provinsi Kalbar dapat menyelesaikan dan melakukan percepatan berdasarkan batas daerah tersebut, dengan terus membangun sinergitas bersama tim PBD Pusat, Provinsi dan Kabupaten”, ujarnya.  

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Angeline Fremalco, menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh atas proses penyelesaian batas wilayah ini, “kami dari Komisi I DPRD Provinsi Kalbar sangat serius dalam proses penyelesaian batas wilayah ini, saya yakin dan optimis, batas wilayah akan segera selesai dan segera dilaksanakan, walaupun perlu kerja keras dari kita semua, Komisi I DPRD Provinsi Kalbar mendukung penuh dan siap mendengarkan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing terkait batas batas wilayah”, kata Angeline.

Sumber : prokopim
Editor ; Mit .


Sinergitas Polres ,BRI Dan Media Di Kabupaten Melawi Membantu Masyarakat Yang Terdampak Banjir .

By On Juli 15, 2020



Cybernews.id - Melawi -Kalbar .
Polres melawi bersama BRI Cabang Melawi dan Media kabupaten melawi melakukan kegiatan membagikan bantuan berupa nasi kotak dan beras serta Mie instan untuk masyarakat Seaa baru dusun pangkoh yang terdampak banjir Rabu(15/07/2020)

Kegiatan ini di pimpin langsung oleh kapolres melawi AKBP Tris Supriadi di dampingi oleh para PJU Polres melawi,Kepala cabang BRI Melawi Beserta Awak media kabupaten melawi ini adalah kegiatan gabungan senergitas antara polres melawi bersama BRI dan Media kabupaten melawi.



Kapolres Melawi AKBP Tris Supriadi, S.H,.S.I.K,.M.H menyampaikan kegiatan ini kami lakukan bersama reka-rekan BRI dan Teman-teman media karena rasa kepepdulian terhadap warga yang terdampak banjir dan kita saling membantu sesama warga khususnya warga melawi yang mampu kami jangkau.jelasnya.

Jumlah yang yang di bagikan dalam kegiatan pada hari ini

Nasi kotak 340
Mie goreng 250 Paket
Gorengan 600 Buah
Paket Sembako

Beras yang 5 kg sebanyak 50 paket
Mie instan 30
Minyak goreng 30 kg.
Kegiatan pembagian pada hari ini di pokuskan di Desa baru dusun pangkoh kecamatan nanga pinoh kabupaten melawi.

Kepala BRI Cabang Melawi,Setyo Agung yulianto,juga menyampaikan kegiatan ini di mulai pada hari selasa 14/07/2029, dan insha Allah akan ber lanjut pada hari kamis tgl 16/07/2020,akan diakukan di nanga kayan Kecamatan nanga pinoh kabupaten melawi pembagian nasi kotak dan sembako ini untuk membantu masyaraka melawi serta meringankan beban saudara-saudara yang terkena musibah banjir dan semoga bermanfaat untuk mereka, tutupnya. 15/07/20. (S.adi/ Red )

Antusias Para Pelajar Memasuki Hari Pertama Masuk Sekolah .

By On Juli 13, 2020


Cybernews.id- Sintang - Kalbar .
Antusias para pelajar dari sekolah dasar SD sampai tingkat SMP. Dalam hari pertama masuk sekolah Senen 13 Juli 2020.
Memasuki hari pertama masuk sekolah khususnya di SMP negeri (6) satu atap  kelurahan mengkurai kecamatan sintang ini antusias mendengarkan arahan kepala sekolah negeri 6 satu atap di saat pademi covid19.

Saat di temui di ruang kerjanya. Ignasius Asong Spd,mat. Dihari pertama masuk sekolah ini kita mengikuti anjuran pemerintah dengan menganjurkan anak didik kita mengikuti protokol dengan memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak tegasnya



Selain itu. Ignasius Asong, memberi materi tentang belajar secara onle mengingat arahan  pemerintah dengan menerapkan sistem belajar secara onle dirumah.

Lanjutnya untuk pembelajaran lebih lanjut sekolah akan mengunakan perangkat teknologi yang dimiliki berupa jaringan internet sekolah
Dan guru guru siap melaksanakannya sehingga belajar dari rumah yang tertuang dalam surat edaran bupati no : 420/2253.
Untuk itu saya selaku kepala sekolah SMP negeri 6 satu atap Sintang siap memerintahkan semua dewan guru hadir  setiap hari pada jam ngajar mengajar  guna untuk memberi pelayanan darling kepada semua siswa SMP negeri 6 satu atap ini tegasnya.

Selain itu kita harus mengikuti aturan surat edaran bupati Sintang no : 420/2253/DISDIKBUD-C tanggal 10 Juli 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran disatuan pendidikan PAUD.SD. Dan SMP. Pada tahun ajaran 2020/2021 dimasa pademi ( covid19).... (Amad / red )

Yosepha Hasnah ,M.Si Tegaskan Perbup 18 Bersifat Dinamis .

By On Juli 12, 2020


Cybernews.id- Sintang - Kalbar .
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si memimpin pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang bersama para Kepala Desa se-Kecamatan Serawai, bertempat di Gedung Serbaguna, Kecamatan Serawai pada Kamis, 9 Juli 2020.

Turut hadir mendampingi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Yustinus J, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Florensius Kaha, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Yosep Sudiyanto, Kadis Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Herkulanus Roni, BPBD Kabupaten Sintang, Dinas Lingkungan Kabupaten Sintang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si dalam arahanya menjelaskan bahwa Perbup ini sudah disosialisasikan di tingkat kabupaten dan seluruh Danramil, Kapolsek dan seluruh unsur di Kabupaten Sintang hadir saat itu.
“Perbup ini bersifat dinamis karena kami siap menerima saran dan masukan, ketika saran dan masukan itu dapat betul betul dipertimbangkan dan bermanfaat bagi semua orang sekaligus masyaeakat peladang, karena kami ingin mendengar saran dari peserta yang hadir, walaupun kami sadari Perbup ini sudah lengkap,, tapi tentunya kami tidak menutup mata apabila ada saran dan masukan tambahan terkait perbup ini", kata Sekda

“Kabupaten Sintang juga terdampak penyebaran covid-19, dua minggu lalu Sintang sempat masuk zona orange. Kita memang cukup aktif melakukan rapid test dan Pemkab Sintang sudah melakukan rapid tes mencapai 7.000 orang. Yang hasilnya reaktid, langsung dikarantina. 6 Juli 2020, Bupati Sintang sudah menerbitkan Peraturan Bupati Sintang tentang pelaksanaan masa transisi new normal. Kita hari ini juga, semua peserta sosialisasi sudah menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pemkab Sintang memutuskan mulai 6 Juli 2020 hingga 5 Agustus 2020 sebagai masa transisi new normal. Semua pihak harus mensosialisasikan gaya hidup baru. Mulai 6 Agustus 2020 kita akan menjalankan new normal secara penuh” terang Yosepha Hasnah

“tahun ini, 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada termasuk Kabupaten Sintang. Mari kita semua bisa membantu mensukseskan pelaksanaan pilkada tersebut, namun untuk seluruh aparat dan kepala desa untuk netral. Kepala desa saya minta tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk merupakan pelayanan terbaik di Indonesia” tambah Yosepha Hasnah
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Florensius Kaha menjelaskan bahwa orang Dayak memang rutin melakukan aktivitas berladang sebagai sumber mata pencaharian. “orang Dayak sudah sangat arif dan bijaksana saat membakar lahan. Kalau mau bakar lahan pasti kita melihat arah angin, biasanya kita membakar ladang dari atas bukit, sehingga api berjalan mundur. Saya melihat sudah sedikit warga kita yang berladang sampai 2 hektar, lahan semakin sedikit.  Dan sudah tidak ada lagi yang membuka ladang di hutan yang asli, semuanya bawas atau sudah bekas ladang” terang Florensius Kaga

“kita tidak mau kasus sidang di pengadilan bagi peladang terulang kembali. Gubernur Kalbar juga sudah menyatakan, jangan sampai orang berladang diproses hokum. Buat payung hokum bagi petani peladang. Kita berladang bukan untuk kaya, hanya untuk makan setahun. Perbup ini juga sudah mengakomodir kearifan lokal. Membuka ladang tanpa membakar, masyarakat kita pasti belum mampu karena menggunakan alat canggih seperti alat berat. Membuka ladang hanya bisa dengan membakar, maka kita atur. Ini sudah dekat musim membakar ladang, Juli biasanya sudah mulai bakar ladang, namun ternyata masih musim hujan” tambah Florensius Kaha.

“Pak Kades dan Bu Kades harus mendata warganya yang akan  bakar ladang. Satu KK maksimal bakar 2 hektar ladang saja. Di bagi jadwalnya. Misalnya dalam satu desa ternyata ada 360 hektar, dibagi 20 hektar, diperoleh waktu membakar selama 18 hari. Dibuat jadwalnya. Tanggal 1 yang bakar ladang siapa saja sehingga maksimal 20 hektar per desa. Menyusun jadwal juga harus musyawarah, biar adil antar dusun” terang Florensius Kaha
Camat Serawai Rafael Nurdin menyampaikan sosialisasi ini penting supaya proses pembukaan ladang tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum. “dan supaya jangan terjadi lagi proses hukum terhadap peladang.  Kami senang mendapatkan arahan dan sosialisasi ini. Kepada kepala desa yang hadir, mohon menyimak materi dengan baik. Teruskan sosialisasi kepada masyarakat di desa masing-masing” terang Rafael Nurdin.

Antonius Efendi Kepala Desa Talian Sahabung mengharapkan agar Pemkab Sintang bisa memberdayakan masyarakat melalui dinas terkait supaya jumlah peladang di Sintang bisa berkurang.
Ahmad Kordi Kepala Desa Mekar Sari menyampaikan memang masih banyak warga kita yang berladang. “dan saya tertarik dengan Perbup ini karena memberikan tuntunan bagi desa untuk mengatur warga dalam membakar ladang. Pihaknya perlu peralatan dan operasional yang memadai untuk bisa membakar terkendali” terang Ahmad Kordi.

Krispina Depi Kepala Desa Teluk Harapan menjelaskan bahwa  aktivitas berladang juga sudah bukan menjadi prioritas masyarakat. kKami juga mendukung jika ada pemberdayaan pembukaan lahan tanpa membakar. Kita perlu mulai memikirkan pola pertanian modern” terang Krispina Depi

Sumber :Hms prokopim 
Editor : Mit .