HEADLINE NEWS

DPW RAJAWALI Kalbar Puji Peran Aktif Warga dan Wartawan Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

By On Mei 24, 2026


Cybernews.id - Pontianak. Kalbar. 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kalimantan Barat, Imam Fauzi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya sekaligus dukungan penuh kepada masyarakat luas dan insan media pers yang telah berperan aktif, berani, dan kritis dalam mengungkap dugaan kuat praktik penyalahgunaan dan penyelewengan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau.

 

Menurut pantauan dan catatan yang diterima, dugaan pelanggaran ini dikenal di kalangan masyarakat dengan istilah praktik "kencing" BBM, di mana oknum-oknum tertentu yang bekerja atau berhubungan dengan perusahaan diduga memanipulasi jumlah penyaluran, mengalihkan, atau memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan harga terjangkau. Praktik ini dinilai sangat merugikan keuangan negara serta mencederai rasa keadilan sosial karena menyebabkan pasokan di tingkat bawah menjadi langka dan sulit didapat.

 

Dalam pernyataan resminya, Imam Fauzi menegaskan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dan keberanian rekan-rekan wartawan dalam mengawal, melaporkan, dan mengekspos persoalan ini adalah wujud nyata pengawasan dari elemen bangsa. Peran ini sangat krusial dan menjadi kekuatan besar untuk mencegah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terus-menerus mengambil keuntungan pribadi dari subsidi yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat.

 

"Kami dari DPW RAJAWALI Kalbar sangat mengapresiasi keberanian, kepedulian, dan peran aktif masyarakat serta rekan-rekan media pers yang terus mengawal dan membongkar persoalan ini. Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum perusahaan atau pihak tertentu sama saja merampas hak masyarakat luas. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas, karena dampaknya sangat terasa langsung oleh rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan subsidi tersebut," Tegas Ketua di Pontianak, Sabtu (23/5/2026).

 

Lebih lanjut, Imam  yang dikenal tegas dalam memperjuangkan hak publik ini meminta kepada aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga instansi teknis terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pengawas pasar, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam, verifikasi fakta di lapangan, dan memproses hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

 

Tidak hanya menuntut proses hukum, DPW RAJAWALI juga mendesak pemerintah daerah dan pihak berwenang untuk memperketat sistem pengawasan, mulai dari jalur distribusi, pencatatan administrasi, hingga pengawasan di titik penyaluran. Hal ini penting agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat mutu, sehingga tidak lagi ada celah yang dimanfaatkan untuk penyelewengan.

 

"Pengawasan harus diperketat, mekanisme diawasi ketat, dan siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku. Subsidi adalah amanah negara untuk rakyat, bukan komoditas yang bisa dipermainkan," tambahnya.

 

Di akhir pernyataannya, Imam kembali mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi, dan rekan pers di seluruh Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, untuk tidak lengah dan terus bersatu menjaga transparansi. Ia menegaskan semangat organisasi RAJAWALI: "Jajaran wartawan pena jadi senjata, lembaga teguh melindungi bangsa", yang menjadi landasan gerak dalam mengawal setiap kebijakan dan aset negara agar bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.

 

"Kita harus bersatu mengawasi distribusi BBM bersubsidi ini demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Kami di RAJAWALI siap terus mengawal setiap prosesnya agar praktik semacam ini tidak terulang lagi di kemudian hari," pungkas orang nomor satu di DPW RrAJAWALI Kalbar

 

Isu ini menjadi sorotan utama publik karena ketidakjelasan pasokan dan antrean panjang warga yang kerap terjadi, sementara di sisi lain indikasi penyalahgunaan sangat kuat. Masyarakat berharap langkah konkret segera diambil agar hak mereka atas ketersediaan BBM subsidi terjamin kembali.



Penulis : TIM RAJAWALI

Editor : mit. 


Pasutri Tersangka Korupsi Bank Jatim Nganjuk, RAJAWALI Jatim Desak Audit Total & Tanggung Jawab Pimpinan

By On Mei 23, 2026



 Cybernews.id - Nganjuk - Jatim 

23 Mei 2026

Kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana yang mengguncang Bank Jatim Cabang Nganjuk, di mana seorang pegawai teller beserta suaminya resmi ditetapkan tersangka dan merugikan keuangan negara mencapai Rp2 miliar, mendapat sorotan tajam dan perhatian serius dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Jawa Timur. Organisasi yang berpegang teguh pada semangat "Jajaran wartawan pena jadi senjata, lembaga teguh melindungi bangsa" ini menilai peristiwa ini bukan sekadar kejahatan individu, melainkan cermin buruk lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian di lembaga keuangan milik daerah.

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan dua orang tersangka yakni WDP (pegawai/teller Bank Jatim) dan DAW (suami tersangka) pada Kamis (21/5/2026) lalu. Keduanya diduga cerdik memanfaatkan akses dan wewenang jabatan untuk membuat transaksi setoran fiktif—seolah-olah ada uang masuk nasabah, padahal tidak ada dana tunai disetorkan, namun dalam sistem tercatat sah dan uang kas bank dialirkan ke rekening pribadi, termasuk milik suaminya . Modus ini berlangsung sejak Desember 2025, dilakukan lebih dari 10 kali, hingga menimbulkan kerugian negara mencapai hampir Rp2 miliar . Sebagian dana diketahui dipakai beli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya .

 

Menanggapi kasus yang memicu kemarahan publik ini, Ketua DPW RAJAWALI Jawa Timur menyampaikan pernyataan resmi melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa organisasi akan mengawal kasus ini secara ketat mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan, serta mendesak adanya perbaikan sistem menyeluruh.

 

“Kami di DPW RAJAWALI Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk keras perbuatan yang sangat merugikan rakyat dan negara ini. Dua miliar rupiah itu uang rakyat, aset daerah yang harusnya berputar untuk pelayanan dan kemajuan ekonomi masyarakat Jawa Timur, tapi malah dikorupsi oleh oknum yang diberi kepercayaan,” tegas Sujatmiko Ketua DPW RAJAWALI Jawa Timur, Sabtu (23/5/2026).

 

Lebih lanjut, pihak RAJAWALI menyoroti hal yang lebih mendasar: bagaimana mungkin seorang teller bisa bergerak bebas membuat rekayasa transaksi dalam waktu berbulan-bulan, berulang kali, dan nilainya miliaran rupiah tanpa terdeteksi oleh sistem maupun pengawasan atasan? Ini menjadi pertanyaan besar yang wajib dijawab manajemen Bank Jatim dan Pemprov Jatim selaku pemegang saham.

 

“Kasus ini membuktikan ada celah besar, ada kelalaian, atau mungkin ada keterlibatan pihak lain yang belum terungkap. Prinsip kami: 'Pena jadi senjata, lembaga teguh melindungi bangsa'. Maka kami akan gunakan pena dan kekuatan organisasi ini untuk mengawal kebenaran. Jangan sampai kasus ini selesai hanya dengan penahanan pasutri tersebut, tapi masalah akarnya tidak dibenahi,” tambahnya.

 

DPW RAJAWALI Jatim menilai tindakan tersangka jelas melanggar aturan, kode etik, serta ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Perbankan. Perbuatan tersebut masuk kategori penyalahgunaan wewenang, penggelapan dalam jabatan, dan merugikan keuangan negara, yang ancaman hukumannya sangat berat.

 

“Kami minta Kejaksaan Negeri Nganjuk dan aparat penegak hukum bekerja tuntas. Jangan berhenti di dua tersangka ini saja. Telusuri aliran dana sampai habis, amankan semua aset hasil kejahatan agar dikembalikan ke kas negara, dan bongkar siapa saja yang mungkin terlibat atau lalai dalam tugas pengawasan. Jangan biarkan ada yang dilindungi,” tegasnya.

 

Selain itu, RAJAWALI Jawa Timur juga mendesak Dewan Pengawas dan Direksi Bank Jatim segera melakukan audit internal menyeluruh di seluruh cabang, mengevaluasi ulang sistem pengendalian, dan menindak tegas setiap pimpinan atau petugas yang terbukti lalai atau tidak menjalankan prosedur. Tanggung jawab tidak hanya ada di tangan pelaku langsung, tapi juga pihak yang seharusnya mengawasi.

 

“Kami juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemilik saham, agar tidak diam saja. Berikan sanksi tegas, lakukan perbaikan, dan pastikan kasus serupa tidak terulang lagi di masa depan. Kepercayaan publik pada bank milik daerah ini sedang diuji, jangan sampai rusak karena kelalaian berulang,” tambah pernyataan DPW RAJAWALI Jatim.

 

Di akhir pernyataannya, organisasi ini kembali menegaskan komitmennya. Sebagai bagian dari RAJAWALI, mereka hadir bukan hanya melaporkan, tapi mengawal perjuangan keadilan. Semangat “lembaga teguh melindungi bangsa” menjadi pegangan utama, bahwa perlindungan terhadap aset negara dan hak rakyat adalah tugas suci yang harus diperjuangkan bersama.

 

“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Kami siap turun ke lapangan, memantau persidangan, dan jika ada indikasi dihambat atau dimainkan, kami akan bergerak lebih keras lagi. Uang rakyat harus kembali, pelaku harus dihukum seberat-beratnya, dan sistem harus diperbaiki. Itu janji kami,” pungkas pernyataan resmi DPW RAJAWALI Jawa Timur.


Publisher : TIM/RED

Penulis : TIM RAJAWALI


Kapolda Kalbar Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional 2026, Teguhkan Semangat Nasionalisme dan Pengabdian kepada Bangsa

By On Mei 19, 2026

 


Cybernews.id - Pontianak - Kalbar. 

Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Jananuraga Polda Kalimantan Barat. Rabu(20/5).


Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme, serta diikuti oleh para Pejabat Utama, personel Polri, dan ASN Polri.


Kapolda Kalbar bertindak selaku inspektur upacara dan membacakan amanat resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Harkitnas merupakan momentum bersejarah untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.


Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026 mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.” Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai aset strategis bangsa sekaligus memperkuat kedaulatan nasional di tengah tantangan era digital, globalisasi, serta dinamika geopolitik yang terus berkembang.


Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital yang dibacakan Kapolda Kalbar, Tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kedaulatan teritorial, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk meningkatkan literasi digital serta memastikan pembangunan nasional tetap berorientasi pada kemajuan bersama.


Selanjutnya Kapolda Kalbar mengajak seluruh personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polda Kalbar, untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai dorongan moral dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Menurutnya, semangat kebangkitan harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, maupun mendukung berbagai program strategis pemerintah.


Selain upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan (reward) dan evaluasi (punishment) dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Polda Kalimantan Barat.


Dalam kesempatan tersebut, Polres Landak menerima penghargaan atas capaian terbaik dalam mendukung program ketahanan pangan yang digagas Polda Kalbar. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen jajaran Polres Landak dalam memanfaatkan lahan produktif, memberdayakan masyarakat, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan daerah.


Sementara itu, Polres Sanggau menerima evaluasi khusus sebagai bentuk pembinaan agar pelaksanaan program dapat ditingkatkan secara optimal. Langkah ini merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja untuk mendorong seluruh satuan kerja dan satuan wilayah agar terus berinovasi dan meningkatkan hasil kerja.


Program ketahanan pangan sendiri merupakan salah satu kontribusi nyata Polri dalam mendukung agenda pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.


“Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini, seluruh jajaran Polda Kalbar diharapkan semakin solid, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Barat dan seluruh bangsa Indonesia.” Tutup pipit.



Editor : mit. 

Warga Desa Sungai Pukat Swadaya Perbaiki Jembatan Rusak

By On Juni 09, 2025





Cybernews.id - Sintang - Kalbar. 

Warga Desa Sungai Pukat, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terpaksa memperbaiki jembatan rusak secara swadaya setelah bertahun-tahun diabaikan oleh pemerintah daerah.


Jembatan yang terletak di kawasan Sungai Embirah, penghubung vital antara Simpang Lanjing dan Desa Bengkuang, telah lama mengalami kerusakan parah. Padahal, jembatan ini merupakan akses utama aktivitas ekonomi dan transportasi warga.


“Sudah lama rusak, sering kami ajukan ke pemerintah, tapi tak ada tindak lanjut. Akhirnya kami urunan, daripada menunggu korban jiwa,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Sungai Pukat yang enggan disebutkan namanya, Senin (9/6/2025).


Perbaikan dilakukan secara mandiri oleh warga dengan alat seadanya dan dana hasil patungan. Beberapa material didapat dari sumbangan masyarakat, sementara pengerjaan dilakukan secara gotong royong tanpa keterlibatan pemerintah daerah.


Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kabupaten Sintang, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dinilai abai terhadap fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyediakan infrastruktur dasar.


“Kalau jembatan rusak saja masyarakat yang harus tanggung, untuk apa ada dinas PUPR?” tegas  Desy Kasing, seorang aktivis mahasiswa yang turut menyuarakan kritik terhadap lambannya respons pemerintah.


Kepala Desa Sungai Pukat, Sutrisman, SH saat dihubungi awak media melalui whatsapp membenarkan adanya perbaikan jembatan secara swadaya dari masyarakat setempat.


"Ya lagi sedang di perbaiki", tulis Kades singkat lewat whatsapp. 


Sementara itu, pihak Dinas PUPR Sintang juga belum dapat dihubungi untuk diminta konfirmasinya oleh wartawan.


Warga berharap, perbaikan swadaya ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar segera dilakukan rehabilitasi menyeluruh dengan standar keamanan yang layak, serta tidak menjadikan gotong royong masyarakat sebagai alasan untuk lepas tangan.


Terimakasih pak, sudah berkali2 di survey PU tapi tidak kunjung di perbaiki 


(Tim / red) . 

Turun ke Lahan, Kapolsek Belitang Hulu Dampingi Petani Panen Jagung Hibrida

By On Mei 28, 2025


Cybernews.id - Sekadau - Kalbar. 

Kegiatan panen jagung hibrida digelar di lahan pertanian milik warga Desa Batuk Mulau, Kecamatan Belitang Hulu, Sekadau, Kalbar, Rabu (28/5/2025). Panen ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang memanfaatkan lahan monokultur di wilayah pedesaan.


Kegiatan panen tersebut berlangsung di atas lahan milik warga bernama Warsiman, seluas 0,5 hektar, yang ditanami bibit jagung hibrida jenis Pertiwi sejak Januari lalu. Meski sederhana, kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara kepolisian dan kelompok tani dalam mendorong kemandirian pangan di desa.

Kapolsek Belitang Hulu, IPDA Budi Hamdani, yang hadir langsung di lokasi menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani dan kelompok tani, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan.


"Kami berupaya untuk hadir dan terlibat langsung di tengah masyarakat, sekaligus memberikan semangat kepada para petani agar tetap optimis meskipun menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan," ujarnya.


Selain Kapolsek, kegiatan ini juga dihadiri Kanit Binmas Bripka Agung, Bhabinkamtibmas Bripda Andres, serta Kepala dan anggota Kelompok Tani Batu Guna. Mereka bersama-sama menyaksikan hasil panen yang dilakukan dalam dua tahap.


Pada panen pertama, petani memperoleh sekitar 80 kilogram jagung muda atau jagung basah. Sementara pada panen kedua, jagung yang telah masak dan dikeringkan menghasilkan sekitar 60 kilogram. Total panen mencapai 140 kilogram, meskipun hasil tersebut dinilai belum maksimal.


IPDA Budi menjelaskan bahwa rendahnya hasil panen kali ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kurangnya perawatan dan pemupukan selama masa tanam, serta kondisi lahan yang sempat tergenang air akibat curah hujan tinggi.


"Pada awal masa tanam, lahan sering tergenang. Akibatnya, penanaman harus diulang dan pertumbuhan tanaman jadi kurang optimal," jelasnya.


Meski demikian, hasil panen tetap dimanfaatkan dengan maksimal. Jagung yang telah dipanen akan dijemur, kemudian dipipil untuk selanjutnya dijual kepada pedagang lokal. Harapannya, panen ke depan bisa lebih baik.


"Kami berharap ini jadi semangat bersama untuk terus memanfaatkan lahan kosong. Mudah-mudahan ke depan dengan perawatan yang lebih baik dan cuaca yang mendukung, hasil panen akan meningkat," pungkasnya.


Sumber : Humres Skdu. 

Editor : mit. 

Laka Lantas Motor Vs Dump Truck di Sekadau, Polisi: Satu Tewas dan Satu Luka Berat

By On Mei 26, 2025



Cybernews.id - Sekadau - Kalbar. 

Kecelakaan lalu lintas merenggut korjban jiwa di Jalan Merdeka Selatan, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau, Kalbar, pada Minggu (25/5/2025) malam. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Yamaha MX King dengan Mitsubishi Dump Truck.


Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 19.35 WIB dan melibatkan sepeda motor Yamaha MX King dengan Mitsubishi Dump Truck yang melaju dari arah berlawanan.


"Sepeda motor yang dikendarai JY (19), berboncengan dengan AM (21), diduga mengambil jalur terlalu ke kanan saat melintas di jalan lurus, sehingga menabrak bagian belakang kanan dump truck yang dikemudikan KM (31)," jelas Kasat Lantas Polres Sekadau IPTU Sudarsono dalam keterangan resminya, Senin (26/5/2025).


Akibat benturan keras, JY mengalami luka parah di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara AM mengalami luka serius dan kini dirawat secara intensif di RSUD Sekadau dalam kondisi kritis.


IPTU Sudarsono menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal di TKP, diketahui bahwa penumpang sepeda motor tidak mengenakan helm saat kejadian. Hal tersebut memperparah dampak kecelakaan.


"Sementara itu, pengemudi dump truck dalam keadaan selamat dan telah dimintai keterangan oleh petugas sebagai bagian dari proses penyelidikan," tambahnya.


Masih menurut IPTU Sudarsono, lokasi kejadian berada di jalan lurus yang seharusnya aman dilintasi jika seluruh pengguna jalan mematuhi aturan dan menjaga posisi lajur kendaraannya.


"Pengendara motor diduga masuk ke jalur kanan, lalu menabrak bagian belakang kendaraan lain," ujarnya.


IPTU Sudarsono juga mengingatkan pentingnya kepatuhan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas, khususnya bagi pengendara muda. Keselamatan, menurutnya, harus selalu menjadi prioritas utama di jalan raya.


"Gunakan helm, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari perilaku berkendara yang membahayakan. Satu kelalaian saja bisa berakibat fatal," pesan IPTU Sudarsono.


"Saat ini, Unit Gakkum Satlantas Polres Sekadau masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk menggambil keterangan dari para saksi di lokasi kejadian," pungkasnya.


Sumber : Humres Skdu. 

Editor : mit. 

Walikota Pontianak harus Berani Tegas segera Benahi Judi Tembak Ikan berdalih ketangkasan

By On Mei 22, 2025


Cybernews.id - Kalbar. 

Polemik Masyarakat akan judi beralih alih olahraga tembak ikan kini mulai merebak di kota Pontianak 


Tim-9 Kabut Borneo yang diterjunkan oleh Ketua LBHI-PERS Kalbar Rusman Haspian SE,SH membenarkan akan laporan investigasi dari T-9 KB yang terjun langsung pada tempat perjudian di Areal Gajahmada dan jl letjen Suprapto yang dengan sah mendapati hasil investigasi benar adanya praktik perjudian terselubung olahraga ketangkasan atau tembak ikan


Itu hak mereka untuk buka apakah atau bagaimanakah untuk jenis usaha mereka terlebih penting dalam hal ini saya mempertanyakan tentang perizinan nya dari dinas perizinan usaha atau pariwisata kota Pontianak dalam hal ini disahkan oleh walikota terpilih Pontianak H Edi Rusdi Kamtono 


Ini judi pak walikota dan sekali lagi bukan olahraga ketangkasan seperti yang didalilkan 


Saya rasa pak walikota lebih mengetahui dan bisa membedakan mana olahraga ketangkasan dan yang mana Judi 


Game Tembak ikan itu tetap judi  hanya hadiahnya berupa emas dan barang lain seperti hp dan heandset dan lain sebagainya dengan modal dan memerlukan uang untuk memulai permainan tersebut dan membuat ketagihan bagi peminat judi tersebut 


Yang baik dilakukan oleh Walikota Pontianak untuk menutup dan mencabut perizinan usaha Judi terselubung tersebut  dan walikota tidak usah takut untuk bertindak walaupun dalam usaha perjudian terselubung tersebut ada oknum yang mengatas namakan media atau LSM sekalipun ada ormas kepemudaan didalamnya karena sejatinya wibawa pemerintah harus dijaga. Siapa yang jaga nya? Ya Walikota sendiri lewat kinerja baiknya yang mengacu pada kesejahteraan warga Pontianak yang dengan bermunculan tempat judi terselubung olahraga ketangkasan menambah daftar keresahan warga Pontianak.


Untuk itu kita semua menunggu fatwa baik dari walikota terpilih H Edi Rusdi Kamtono untuk menentukan sikap Pro warga yang bersih atau pro pada pengusaha judi yang saat ini senyum pada upaya perjudian terselubung olahraga ketangkasan yang  mereka karang dan ciptakan untuk mengelabui pemerintah agar merestui upaya laknat yang berujung pada sengsaranya perekonomian masyarakat saat di hubungi via WhatsApp Walikota tidak merespon tim media yang ingin mengambil konfirmasi dan pernyataan atau sanggahan walikota atas polemik perjudian terselubung tersebut (T-9 Kabut Borneo)

Arus Balik Lebaran, Komunitas Driver Sekadau dan Polisi Tambal Jalan untuk Kelancaran Lalu Lintas

By On April 06, 2025


Cybernews.id - Sekadau - Kalbar. 

Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan, Komunitas Driver All Lawang Kuari (K-DAL) menggelar bakti sosial dengan menambal sejumlah titik jalan berlubang di ruas Jalan Sekadau – Sintang, tepatnya di wilayah Desa Bokak Sebumbun dan Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Minggu (6/4/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.


Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama dengan personel Pos Pengamanan (Pos Pam) Operasi Ketupat Kapuas 2025 yang bertugas di Pospol Simpang 4 Kayu Lapis. Kegiatan sosial ini juga bertepatan dengan peringatan satu tahun berdirinya Komunitas K-DAL.



Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama melalui Kanit Turjagwali Satlantas Polres Sekadau, IPDA Alexander Aldo, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pemberitahuan dari komunitas K-DAL sehari sebelumnya mengenai rencana bakti sosial tersebut.


"Total ada enam titik jalan berlubang yang berhasil ditambal. Setiap titik juga diberi tanda dengan pilok untuk meningkatkan kewaspadaan pengendara," terang IPDA Aldo.


Menurutnya, inisiatif ini sangat membantu dalam mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada arus balik hari raya Idul Fitri 1446 H. Selain itu, kegiatan ini juga dinilai turut mendukung kelancaran Operasi Ketupat Kapuas 2025.


IPDA Aldo menyebut, penambalan jalan dilakukan dengan membawa material berupa semen dan kerikil menggunakan kendaraan patroli Satlantas dan mobil pick-up milik komunitas. Tidak hanya itu, genangan air juga dibersihkan terlebih dahulu untuk memperlancar proses pengerjaan.


"Selama kegiatan berlangsung, personel Pos Pam turut melakukan pengaturan arus lalu lintas serta memasang traffic cone di lokasi guna menjaga keselamatan para pengguna jalan. Hal ini dilakukan agar pengendara dapat lebih waspada dan menghindari melintas di atas tambalan yang belum mengering," ujar IPDA Aldo.


Sementara itu, Ketua Komunitas K-DAL, Mas Pat, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun komunitas yang jatuh pada 12 April 2025 mendatang.


"Sebagai bentuk rasa syukur, kami memilih mengisi momentum ini dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebanyak 26 anggota ikut terlibat dalam bakti sosial ini. Kami berterima kasih kepada personel kepolisian di Pos Pam Kayu Lapis atas kerja sama dan fasilitas yang diberikan," tuturnya.


Kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala, dengan situasi lalu lintas yang tetap aman dan tertib. Kini, jalan yang sebelumnya rusak telah diperbaiki dan dapat dilalui kembali dengan nyaman oleh para pengguna jalan.


Rillis : Humres Sekadau, 

Editor : mit. 

Mudik Lebaran Lebih Tenang, Polres Sekadau Sediakan Layanan Penitipan Motor Gratis

By On Maret 27, 2025



Cybernews.id - Sekadau - Kalbar. 

Polres Sekadau menyediakan layanan penitipan motor gratis bagi masyarakat yang akan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Layanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang meninggalkan kendaraannya selama perjalanan mudik.

Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama, melalui Kasi Humas Polres Sekadau AKP Agus Junaidi, menyampaikan bahwa layanan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mendukung kelancaran dan keamanan mudik lebaran.

"Penyediaan tempat penitipan motor ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang hendak mudik agar lebih tenang, tanpa harus mengkhawatirkan keamanan kendaraannya. Hal ini sejalan dengan tema Mudik Aman, Keluarga Nyaman dalam Operasi Ketupat Kapuas 2025," ujar AKP Agus, Kamis (27/3/2025).

Selain di Mapolres Sekadau, layanan penitipan motor gratis juga tersedia di seluruh kantor Polsek di jajaran Polres Sekadau, dengan menyesuaikan kapasitas halaman masing-masing.

"Layanan ini mulai dibuka pada Rabu (26/3), dan masyarakat yang ingin menitipkan kendaraannya cukup membawa fotokopi KTP serta STNK sebagai syarat administrasi," jelasnya.

Selain layanan penitipan kendaraan, Polres Sekadau juga meningkatkan kegiatan patroli ke kawasan permukiman masyarakat untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, terutama pencurian rumah kosong yang ditinggal mudik.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggal, seperti mengunci pintu dan mematikan peralatan listrik yang tidak diperlukan. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan yang telah disediakan, serta menghubungi layanan 110 Polri jika membutuhkan bantuan," imbau AKP Agus.

Sumber : Humres Skdau 
Editor : mit. 

Viralnya Ratusan Pelajar SMAN 1 Mempawah Terancam Tak Bisa Ikut SNBP 2025, MAUNG Kalbar Desak Harus di Periksa !

By On Februari 05, 2025

 


Cybernews.id - Mempawah - Kalbar. 

Sekolah Lalai Isi PPDS, Ratusan Pelajar SMAN 1 Mempawah Terancam Tak Bisa Ikut SNBP 2025. Lebih dari 113 pelajar dan orang tua menggelar aksi unjuk rasa di SMAN 1 Mempawah yang terletak Jalan Raden Kusno Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah  Kalimantan Barat membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Kalimantan Barat Gerah.


Kekecewaan murid terjadi karena mereka gagal mengikuti SNBP 2025 padahal sudah disiapkan jauh hari.Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) merupakan salah satu jaur masuk perguruan tinggi negeri. 


"Jalur ini menjad incaran setiap siswa karena prosesya tidak melalui tes tertulis namun prestasi.artinya sudah disosialiasikan.

Dari semester 1 sampai lima (kami siapkan) untuk bisa lolos bersaing masuk ke Perguruan Tinggi Negeri, melalui jalur beasiswa atau prestasi, sehingga tak mengeluarkan biaya" Ungkap Andri Mayudi Ketua DPD MAUNG Kalbar. Selasa (04/02/25).


"Namun semua sirna gara gara oknum guru yang tak bertanggung jawab,"kata nya sekolah terbaik dimempawah ?SMAN 1 Mempawah ini sekolah dengan akreditasi A mestinya menjadi contoh yang baik dalam bidang pendidikan maupun administrasi" Samhungnya


Dalam video beredar dimedia sosial berdurasi 19detik kurang lebih didepan ratusan siswa berujuk rasa malah seorang guru menyatakan Dari pihak sekolah telah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi hal tersebut dan meminta maaf atas keterlambatan mereka dalam mengisi data dan menyatakan bukan sepenuhnya itu kesalahan mereka. Salah seorang guru wanita di sma 1 mempawah hilir melontarkan kata SIAPA YANG MENDATANGKAN  BANJIR !! ,sontak hal itu menjadi perangsang amarah dari siswa siswi sma yang melakukan aksi demo dan menjadikan guru tersebut hingga viral denggan unggahan dimana menampakkan salah seorang guru melontarkan kata SIAPA YANG  MENDATANGKAN  BANJIR !!?


"Seperti nya pihak sekolah tidak mau disalahkan ,kegagalan pihak sekolah tersebut dalam tanggung jawab didunia pendidikan merupakan cermin tidak dapat memberikan Pendidikan dunia pendidikan semesti nya memberi contoh Semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani berarti yang sebagai pendidik, di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya" Tegas Andri


Kami menelusuri informasi dari salah satu orang tua murid sekolah tersebut menyatakan bahwa pihak sekolah telah melakukan tindakan yang pada tahun 2024,  "artinya pihak dinas Pendidikan provinsi kalbar harus bertanggung jawab.gagal mengawasi dan membina dan memajukan dunia pendidikan salah satunya SMAN 1 mempawah,kemana selama ini pengawasan dari pihak dinas?" Cetusnya 


"Sangsi admitratif tidak cukup.harus ada sangsi Hukum sesuai kentetuan hukum yang berlaku.ada kode etik kelalaian dalam tanggung  jawab" Tegasnya lagi


Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk peradaban sebuah daerah, pendidikan dapat menimbulkan dan menenggelamkan suatu negara, jangan lalai dari tanggung jawab artinya tidak hati-hati dalam tugas dan merugikan orang lain Karna jabatan adalah sumpah dan janji kepada negara.bukan hanya sekedar mengejar gaji dan tunjangan.ada tanggung jawab dan kode etik yang harus dilaksanakan dalam pelayanan Publik ada aturan.


Menurut  pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM di Indonesia diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM diklasifikasikan..


"Kami dari MAUNG Kalbar akan menyurati Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia,Gubernur Kalimantan Barat,inspektorat kalbar,Dinas Pendidikan Provinsi kalbar. Ombudsman RI perwakilan kalbar,Kemenkumham Kanwil Kalbar.dan KomnasHam Kalbar" Ujarnya Lantang


Selain itu, masalah ini jangan hanya dikenakan sangsi kepada pihak2 terkait akan tetapi Carikan solusi agar nasib siswa dapat ikut Tetap bisa ikut PPDS SNPMB agar hak mereka, yakni melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.


"Karena ini menyangkut masa depan anak bangsa sebagaimana sudah di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 45 cerdaskan kehidupan Bangsa.pentingnya pendidikan yang inklusif dan terjangkau untuk semua anak bangsa tanpa memandang kondisi ekonomi atau keadaan fisik mereka" Tegasnya


Pendidikan harus menjadi hak yang dapat diakses oleh semua anak bangsa, dan kementerian ini berkomitmen untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan ramah bagi masyarakat.


"Para pejabat yang terkait dapat mengimplementasikan nilai-nilai SANTUN dalam kepemimpinan mereka, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Rumah pendidikan yang ramah dan layanan publik yang adaptif, responsif, dan harmonis,”seluruh pihak dapat terus bekerja sama dalam mendukung program-program strategis kementerian untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. transparansi dan akurasi data akademik siswa dapat terus ditingkatkan" Imbuhnya


Berdasarkan dokumen “Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025” jadwal pengisian PPDS oleh sekolah berlangsung pada 6 Januari-31 Januari 2025. Pengisian PPDS ini dilakukan setelah registrasi akun SNPMB sekolah.

Sebelum mendaftar pada jalur SNBP 2025, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terkait pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dilansir dari laman SNPMB Kemdikbud, berikut ini ketentuan umum pengisian PPDS SNBP 2025.


"Jika sekolah tidak mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), terdapat beberapa konsekuensi serius yang akan dialami, baik oleh sekolah itu sendiri maupun oleh siswa yang terdaftar di dalamnya" Tegasnya


Salah satu dampak utama jika sekolah tidak mengisi PPDS adalah siswa tidak dapat mengikuti SNBP 2025. Dengan demikian, siswa terancam kehilangan hak mereka, yakni melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.


Selain itu, Sekolah yang gagal mengisi PDSS dapat menghadapi masalah dalam akreditasi dan reputasi. Hal demikian akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah terkait.


SNPMB BPPP Kemdikbud.

    Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024

    Masa sanggah: 28 Desember 2024 – 17 Januari 2025

    Registrasi akun SNPMB sekolah: 06 Januari – 31 Januari 2025

    Pengisian PDSS oleh sekolah: 06 Januari – 31 Januari 2025

    Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari – 18 Februari 2025

    Pendaftaran SNBP: 04 - 18 Februari 2025

    Pengumuman hasil SNBP: 18 Maret 2025

    Masa unduh kartu peserta SNBP: 04 Februari - 30 April 2025.


"Semestinya pihak sekolah bekerja keras merampungkan pengabditan nilai-nilai siswa kelas XII dari semester  Pertama sampai semester ke 6, dalam rangka proses  pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sebagai syarat untuk mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2025  dan seharusnya PPDS Diharapkan Bisa Hantarkan Siswa ke Perguruan Tinggi Terbaik.Bukan diwarnai aksi Demo di Rumah Pendidikan " Pungkas Orang Nomor satu di DPD MAUNG Kalbar


(Red/TIM)


Sumber : DPD LSM MAUNG Kalbar

CSR PT. Anugerah Palm Indonesia Mengembangkan Sayuran Sistem Hidroponik di Desa Binaan

By On November 20, 2024


Cybernews.id - Ketapang - Kalbar. 

Bidang ekonomi menjadi salah satu pilar dari CSR Sampoerna Agro, adapun tujuan dari program CSR Sampoerna Agro pada bidang ekonomi tersebut untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga masyarakat yang berada di desa binaan. Salah satu program yang telah dilaksanakan oleh CSR Sampoerna Agro unit PT. Anugerah Palm Indonesia adalah pengembangan tanaman hidroponik di Desa Sukaramai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang yang dikelola oleh kelompok PKK desa Sukaramai.


Program pengembangan hidroponik tersebut dimulai dengan scooping potensi melalui FGD dengan beberapa perwakilan masyrakat antara lain perangkat desa dan kelompok PKK Desa Sukaramai, dan dilanjutkan dengan kesepakatan untuk menjalankan program pengembangan hidroponik. Mengingat kelompok PKK desa Sukaramai sebelumnya sudah mengelola 1 unit hidroponik dengan kapasitas 160 lubang tanam. Melihat potensi pasar yang bagus dalam usaha sayuran hidroponik ini maka program tersebut layak untuk dikembangkan untuk upaya meningkatkan ekonomi keluarga.


Budidaya sayuran di desa Sukaramai bisa dikatakan sebagai inovasi dalam hal ekonomi dan pertanian, mengingat kondisi geografis di Dusun Sukaramai Desa Sukaramai yang terletak di bantaran sungai dan tidak tersedia tanah untuk budidaya sayuran, sehingga dengan adanya sistem hidroponik menjadi salah satu solusi untuk pemenuhan sayuran dan potensi peningkatan ekonomi di Sukaramai.”Pemerintah desa mengapresiasi program hidroponik dari CSR PT. APIn, selain untuk kegiatan ibu-ibu PKK, diharapkan program ini bisa menular ke rumah-rumah warga yang lain. Sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan sayur untuk wilayah sini dengan menanam tanpa tanah, mengingat tidak ada tanah disini”, ujar Dedy Setiadi, salah satu perangkat desa Sukaramai. Dalam program ini, CSR PT. Anugerah Palm Indonesia memberikan 1 unit hidroponik jenis NFT dengan 260 lubang tanam dilengkapi dengan pelataran panggung, bibit sayuran dan pupuk khusus AB mix. 


Salah satu anggota PKK Desa Sukaramai, Nurlaini menuturkan ” Kami sangat berterimakasih atas program Hidroponik dari CSR PT. APIn , dengan program ini kami para ibu-ibu bisa berkegiatan di sore hari, selain itu kami juga bisa memperluas jaringan dan bisa menambah sedikit-sedikit penghasilan dari program ini. Harapan kami, kedepan bisa memperluas lokasi budidaya sayuran hidroponik untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga kami”. Staff CSR PT. Anugerah Palm Indonesia, Kukuh Santosa menambahkan ” Salah satu pilar pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility Sampoerna Agro adalah bidang ekonomi, kita berupaya mendesain program ekonomi di Masyarakat itu sifatnya berkelanjutan, dengan program pengembangan hidroponik ini diharapkan masyrakat bisa memutarkan modal yang sudah kita berikan ini dengan harapan bisa berjalan dan berkembang lagi. Sehingga nantinya bisa meningkatkan ekonominya dengan hasil dari budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik”


Editor : Mit / wanto. 

Pemkab Melawi Raih Peringkat 6 Nasional MCP KPK 2024, Bukti Kemajuan Tata Kelola Pemerintahan

By On November 20, 2024


Cybernews.id - Melawi - Kalbar. 

Pemerintah Kabupaten Melawi berhasil meraih peringkat 6 nasional dan peringkat 1 di Provinsi Kalimantan Barat dalam capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan kemajuan signifikan Melawi dalam pengelolaan pemerintahan yang berintegritas dan memperkuat posisinya sebagai contoh bagi daerah lain di Indonesia. Pencapaian ini juga menempatkan Kabupaten Melawi sebagai acuan bagi percepatan peningkatan tata kelola pemerintahan di daerah lain.


Kabupaten Melawi berhasil mencapai skor 90% dalam MCP KPK 2024. Capaian ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Skor tersebut diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) KPK.


Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus, didampingi oleh Inspektur dan Admin MCP Kabupaten Melawi, menghadiri kegiatan Desk Verifikasi dalam rangka optimalisasi Indeks MCP tahun 2024. Acara tersebut dilaksanakan di Auditorium Randi Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta. Kehadiran ini merupakan bagian dari upaya aktif Kabupaten Melawi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat capaian dalam indeks MCP. Sabtu (16/11/2024).


Delapan Area Intervensi Kunci


Melalui delapan area intervensi utama, Kabupaten Melawi berhasil mencapai nilai antara 80% hingga 100%. Berikut rinciannya:


Perencanaan (100%)

Dengan skor sempurna, perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, berbasis data, dan teknologi andal. Langkah ini memastikan rencana pembangunan lebih akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat.


Penganggaran (92%)

Anggaran daerah dikelola dengan transparan dan berbasis kinerja. Pengalokasian dana difokuskan pada prioritas pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.


Pengadaan Barang dan Jasa (84%)

Sistem e-procurement memastikan proses pengadaan lebih transparan dan efisien, mengurangi peluang korupsi, serta menjamin keadilan dalam pelaksanaannya.


Pelayanan Publik (92%)

Melalui inovasi digital, layanan publik di Kabupaten Melawi semakin mudah diakses, cepat, dan efisien, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.


Pengawasan APIP (85%)

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) aktif mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan.


Manajemen ASN (99%)

Pengelolaan Aparatur Sipil Negara berbasis merit berhasil memastikan ASN kompeten, profesional, dan berintegritas.


Pengelolaan Barang Milik Daerah (85%)

Pencatatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset daerah dilakukan secara optimal untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik.


Optimalisasi Pajak Daerah (88%)

Sistem pajak yang transparan dan mudah diakses mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan.


Komitmen Menuju Pemerintahan Berintegritas


Keberhasilan Kabupaten Melawi dalam mencapai skor MCP 90% merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Kosupgah KPK.


Paulus, menyatakan, “Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa kami berkomitmen menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kami akan terus bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini demi kesejahteraan masyarakat.”


Dengan capaian ini, Kabupaten Melawi diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. (Bgs/Abd)


Editor : mit. 

Cegah Bullying Dan Kenakalan Remaja, Kapolsek Matan Hilir Utara Kunjungi SLTPN 04 Matan Hilir Utara

By On November 19, 2024

 


Cybernews.id - Ketapang - Kalbar. 

Kapolres Ketapang AKBP Setiadi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Matan Hilir Utara (MHU), IPDA Meinardus, S.H., M.H., beserta Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Baik Budi Bripka Syarli, melaksanakan kunjungan dan sosialisasi di SLTPN 04 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang. Dalam kunjungannya, Kapolsek MHU melaksanakan sosialisasi dan  memberikan edukasi kepada para siswa di ruang aula pertemuan SLTPN 04, terkait pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, bullying, bahaya rokok serta penyalahgunaan NAPZA, sekaligus pentingnya tertib berlalu lintas, Selasa (19/11/2024) Pukul 08.00 wib.


Dalam sosialisasinya, Kapolsek MHU menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan Pendidikan moral. " Bullying tidak hanya melukai fisik, tetapi juga psikologis korban. Kami berharap para siswa siswi dapat menghormati dan menyayangi sesama teman. Teman kita itu adalah mitra sekaligus saudara kita alam menimba ilmu, berdiskusi dan saling tukar pendapat " ujar IPDA Meinardus. 

Dirinya juga mengajak para siswa untuk mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya serta menjauhi segala bentuk kenakalan remaja seperti tawuran, berkelahi, mabuk minuman berakohol, dan mencoba narkoba. IPDA Meinardus menyampaikan bahwa siswa siswi SLTPN 04 ini merupakan pewaris dan generasi selanjutnya  bangsa Indonesia kedepannya, bangsa Indonesia akan maju apabila para penerusnya berahklak, cerdas dan memiliki kepribadian yang baik. 


“ Ditangan adik adik pelajar inilah keberlanjutan kemajuan bangsa Indonesia, karena adik adik nanti yang akan menggantikan kami dan pendahulu lainnya untuk membawa bangsa ini menjadi maju sejahtera, maka dari itu dari sekarang kita sama kan mainset kita untuk benar benar belajar, beribadah mendekatkan diri kepada tuhan, menimba ilmu, memperbagus mental dan kepribadian dan juga selalu berbakti dengan orang tua dan guru guru kita. Intinya nakal itu ngga keren, yang keren itu beradu inovasi dan berprestasi ” papar Meinardus yang langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para siswa.


Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari pihak sekolah dan para siswa. Kepala SLTPN 04 Desa Tanjung Baik Budi menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Polsek MHU dalam memberikan wawasan dan pembinaan kepada generasi muda. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat rutin dilaksanakan untuk membentuk karakter siswa yang positif dan sadar hukum.


Hum Res Ketapang 

Editor : mit / wanto. 

Cegah Aktivitas Penambangan Tanpa Izin, Kapolsek Nanga Tayap : Kami Sudah Lakukan Sosialisasi Dan Upaya Penertiban

By On November 19, 2024



Cybernews.id - Ketapang - Kalbar. 

Kapolres Ketapang AKBP Setiadi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Nanga Tayap AKP Adi Sudirman, S.A.P., M.A.P., menyampaikan keterangan resmi terkait informasi adanya aktifitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polsek Nanga Tayap yang dilakukan beberapa oknum warga masyarakat. Dalam keterangan rilisnya  pada senin (18/11/2024) pukul 10.00 wib, AKP Adi Sudirman menerangkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait pencegahan penambangan tanpa izin.



“ terkait kegiatan penambangan tanpa izin ini, kami dari Polsek Nanga Tayap sudah beberapa kali melakukan upaya preemtif atau pencegahan seperti himbauan langsung ke para warga yang melakukan aktivitas tambang, memasang spanduk larangan di lokasi tambang serta mengadakan sosialisasi kepada para kepala desa dan tokoh masyarakat ” Ujar Adi

Dirinya menambahkan, pada bulan mei 2024 lalu saat Kapolsek Nanga Tayap dijabat IPDA Sandi, Polsek Nanga Tayap telah melakukan pertemuan dengan Camat Nanga Tayap, beberapa Kepala Desa, beberapa tokoh masyarakat, warga pekerja tambang tanpa izin, serta pihak management perusahaan sawit di sekitar lokasi tambang. Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek Nanga Tayap menyampaikan uraian Undang Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mengatur terkait izin dan pengolahan tambang. IPDA Sandi juga menyampaikan kepada warga pekerja tambang untuk tidak melakukan aktifitas tambang karena selain merusak lingkungan dengan nyata, juga sangat membahayakan keselamatan pekerja tambang.


Camat Nanga Tayap dan bersama tokoh yang hadir pada waktu itu juga sepakat bersama untuk melarang adanya aktifitas tambang di wilayah Kecamatan Nanga Tayap, Camat dan bersama jajaran Forkopimcam dan para kepala desa mendukung penuh Polsek Nanga Tayap untuk memberantas segala bentuk aktifitas pertambangan tanpa izin.


“ Polsek Nanga Tayap juga rutin melakukan penertiban di lokasi tambang, namun para oknum pelaku tambang ini selalu berpindah pindah lokasi untuk menghindari penindakan dari Kepolisian, Sehingga apabila telah kita tertibkan di lokasi ini, minggu depan mereka berpindah di lokasi lainnya ” papar Adi.


Kapolsek Nanga Tayap tersebut menyampaikan himbauan kepda warga untuk tidak lagi melakukan aktifitas tambang, selain menyalahi aturan, perbuatan menambang tanpa izin juga berdampak kepada lingkungan kerena sangat merusak lahan dan sungai dan juga penambangan tersebut sangat membahayakan keselamatan para pekerja karena pekerja tambang sering menjadi korban kecelakaan kerja. Apabila masih ada warga yang melakukan aktifitas tambang tanpa izin, Polsek Nanga Tayap memastikan akan melakukan penegakan hukum.


“ Mari warga masyarakat Kecamatan Nanga Tayap, kita bersama menjaga kelestarian lingkungan, dengan tidak melakukan penambangan emas tanpa izin. Aktifitas tambang tanpa izin hanya membawa dampak mudhorat yang lebih besar daripada manfaatnya. ” Tutup Adi.


Hum Res Ketapang 

Editor : mit / wanto. 

Ketua Relawan Pro AW Sekaligus Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 Angkat Bicara

By On November 19, 2024


Cybernews.id - Ketapang - Kalbar. 

Menanggapi berita yang baru saja rilis di https://www.alasannews.com/2024/11/kekecewaan-pendukung-terhadap-pascalon.html?m=1, Ketua Relawan Pro AW sekaligus Tim Hukum dari Paslon Nomor Urut 2 Fransmini Ora Rudini,SH.,MH.,CPHRM.,CIRP.,CHRA.,CRM mengklarifikasi berita tersebut.


Dalam keterangannya, Frans mengatakan bahwa apa yang di rilis oleh salah satu media tersebut tidak sesuai dengan Aktualnya.


"Apa yang di beritakan tersebut tentu saja tidak benar, tidak berdasar dan sangat tendensius. Kita bisa lihat berita tersebut, antara Judul dan redaksi saja tidak sesuai."


"Kades yang mereka maksud itu saya kenal betul, beliau salah satu pendukung Paslon No 2 dari simpang hulu, dia bukan Kades tapi Mantan Kades dan sudah selesai masa jabatan sebagai Kades pada Desember 2023 kemarin".


Frans menyayangkan jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu yang ingin menjatuhkan Paslon lain dengan berita-berita hoax, Frans juga menyarankan agar dalam menyampaikan berita tersebut haruslah berita-berita yang mengedukasi masyarakat.


"Paslon Nomor Urut 2 juga sampai dengan saat ini sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pihak, semua kalangan dan semua golongan tanpa membeda-bedakan, jadi sangat tidak berdasar jika ada yang bilang bahwa Paslon Nomor Urut 2 sulit diajak berkomunikasi."


Selanjutnya Frans juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang terutama semua pendukung Paslon Nomor Urut 2 untuk jangan terpengaruh dengan berita-berita seperti itu, dalam menentukan pilihan pada Pilbup Ketapang mendatang dia mengajak agar masyarakat dapat melihat rekam jejak masing-masing Paslon secara objektif.


"Ketapang ini harus di pimpin oleh Pemimpin yang Bersih, yang Jujur, Pemimpin yang perduli dan dekat dengan rakyat, Pemimpin yang tidak pernah punya catatan Negatif baik secara Personal maupun secara Professional dan itu hanya ada pada Paslon Nomor Urut 2".


Frans mengajak masyarakat Ketapang dalam menyambut pesta demokrasi di Kabupaten Ketapang ini dengan riang gembira, terhindar dari berita-berita hoax, terhindar dari issue SARA agar selalu terciptanya kondusifitas di Kabupaten Ketapang. 


Sumber : Fransmini Ora Rudini SH.,MH., CPHRM.,CIRP.,CHRA.,CRM

Editor : mit / wanto. 


Kalapas Kelas IIA Pontianak "Julianto Budhi Prasetyono" pastikan memperketat pengamanan

By On November 19, 2024

Cybernews.id - Kalbar. 

Memperketat Pengamanan di Lapas Kelas IIA Pontianak dengan rutin melakukan razia terhadap para napi yang ada di sani LAPAS Kelas IIA Pontianak


"Petugas selalu melakukan pemeriksaan atau inspeksi kamar, baik secara continue, secara berkala 2 minggu minimal dilakukan 2 kali secara acak setiap kamar di Lapas sampai saat ini pada warga  Binaan LAPAS Kelas IIA Pontianak" ungkap Julianto pada waktu lalu pada Media.


Julianto mengatakan, pihak Lapas Pontianak juga walaupun mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan karena jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang over kapasitas tapi itu bisa kami atasi dengan baik.


"Kamar di Lapas Pontianak ini bloknya ada 8, jumlah kamar 60-an. Karena di Lapas Pontianak ini over kapasitas harusnya penghuni satu kamar itu 5 orang sampai dengan 7, saat ini diisi 15 sampai dengan 20. Ini bisa dibayangkan seperti apa kondisinya dan kemudian juga pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tentunya ini juga memakan waktu," tambahnya.


Lapas Kelas IIA Pontianak saat ini juga menyediakan warung telekomunikasi (wartel) sebagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan WBP agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga.


"Penyediaan wartel dengan sistem yang ada dan kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga. Sudah ada penyadapan dan seperti biasa, dan nomor-nomornya juga biasa kita bertukar informasi dengan pihak kepolisian nomor yang biasa dihubungi dari wartel ini juga kita berikan ke pihak kepolisian," Pungkasnya ( T-9 Kabut Borneo / mita) 

Bank Kalbar Dukung Pengembangan UMKM di Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia di PLBN Entikong

By On November 18, 2024


Cybernews.id - Sanggau - Kalbar. 

Bank Kalbar terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Makmun, perwakilan Bank Kalbar, saat menjadi narasumber dalam acara Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia di Gedung Nusantara, PLBN Entikong, pada Minggu, 17 November 2024.


Dalam kesempatan tersebut, Makmun memaparkan langkah-langkah yang dilakukan Bank Kalbar untuk membantu UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2024, Bank Kalbar Cabang Pembantu Entikong telah menyalurkan KUR sebesar Rp 3,69 miliar. "Kami berharap dana tersebut dapat memperkuat perekonomian pelaku usaha di Kabupaten Sanggau, khususnya di kawasan perbatasan RI-Malaysia," ujar Makmun.


Lebih lanjut, Makmun juga memberikan apresiasi terhadap Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia yang telah menyelenggarakan acara di PLBN Entikong. "Kegiatan seperti ini sangat penting karena selain meningkatkan kunjungan warga, juga dapat mendongkrak perekonomian UMKM di Entikong," tambahnya.


Acara yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dibuka dengan lagu Indonesia Raya dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat TNI, Polri, Kejaksaan, serta perwakilan dari pemerintahan dan sektor swasta. Pembukaan acara dilakukan oleh Dandim 1204/Sanggau mewakili Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen Iwan Setiawan.


Sekjen Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia, Wawan Daly Suwandi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan semua pihak sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. "Kami sangat senang acara ini dapat dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Semoga acara ini dapat dilaksanakan lagi di masa mendatang," harap Wawan.


Kegiatan yang Berdampak Positif untuk Ekonomi Lokal

Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia yang digelar di PLBN Entikong ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat hubungan antar-wartawan, LSM, dan berbagai elemen lainnya dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di sektor ekonomi yang melibatkan UMKM. (Tasya / mita) 

Pastikan Rangkaian Tahapan Pemilukada 2024 Berjalan Aman, Personel Polres Ketapang Laksanakan Latihan Sispamkota di Depan Kantor KPU

By On Agustus 20, 2024


Cybernews.id - Ketapang - Kalbar. 

Menjelang tahapan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) 2024, Polres Ketapang menggelar latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang berlokasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang Jalan S Parman Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, pada Rabu (21/08/2024) Pukul 10.00 wib. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dalam mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pemilukada agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Latihan Sispamkota dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang yang diwakili Kabag Ops AKP Chandra Wirawan, S.H., M.Si., yang diikuti oleh ratusan personel Polres Ketapang dari berbagai satuan, termasuk Satuan Sabhara, Reskrim, Intelkam, Lantas serta jajaran Polsek. Selain itu latihan ini juga dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Ketapang serta disaksikan Ketua KPU Ketapang, Abdul Hakim, S.H. Latihan ini disimulasikan dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi selama proses Pemilukada, seperti pengamanan kantor KPU, pengamanan pemungutan suara di TPS, pengawalan logistik Pemilu, hingga penanganan massa yang berpotensi mengganggu keamanan.

Dalam arahannya, Kabag Ops Polres Ketapang menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi antar unit dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi selama Pemilukada. " Latihan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mempersiapkan personel agar siap menghadapi situasi apa pun yang mungkin terjadi selama Pemilukada. Kami ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian tahapan Pemilukada di Kabupaten Ketapang dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar AKP Chandra Wirawan, S.H., M.Si, Rabu (21/08/2024), Pukul 11.00 Wib.


Latihan Sispamkota ini juga melibatkan sinergi dengan unsur TNI dan Satpol PP sebagai bentuk kerjasama lintas instansi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama Pemilukada. Dalam latihan tersebut, diperagakan skenario penanganan unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis. Personel gabungan berhasil menunjukkan kesiapan mereka dalam mengendalikan situasi dengan tepat, tanpa menimbulkan eskalasi konflik.


Selain itu, latihan ini juga menjadi sarana bagi personel untuk menguji kemampuan dan strategi pengamanan yang telah direncanakan sebelumnya. " Kami ingin memastikan bahwa setiap personel memahami tugas dan perannya masing-masing, serta mampu bertindak cepat dan tepat dalam situasi darurat. Latihan seperti ini sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kesiapsiagaan personel kami," tambah Kabag Ops.



Latihan Sispamkota ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari perwakilan KPU Ketapang yang turut hadir menyaksikan simulasi tersebut. Ketua KPU Ketapang, Ketua KPU Ketapang, Abdul Hakim, S.H, menyatakan bahwa pihaknya merasa aman dan tenang dengan adanya latihan ini dan percaya bahwa Polres Ketapang siap mengawal seluruh tahapan Pemilukada dengan baik. "Kami mengapresiasi kesiapan dan keseriusan Polres Ketapang dalam mengamankan Pemilukada. Semoga proses Pemilukada di Kabupaten Ketapang dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis," ujar Ketua KPU Ketapang, Abdul Hakim.


Dengan digelarnya latihan Sispamkota ini, Polres Ketapang menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilukada 2024, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan rasa aman dan nyaman.


Hum Res Ketapang. 

Editor : mita. 

AKP Nengah Pimpin TFG, Paparkan Target Pam dan Situasi Jelang OMP Kapuas 2024

By On Agustus 20, 2024


Cybernews.id - Melawi - Kalbar. 

 Guna memastikan kesiapan seluruh personel dan gambaran situasi  menjelang dimulainya Operasi Mantap Praja (OMP) Kapuas 2024, Polres Melawi menggelar Tactical Floor Game (TFG) di Aula Hotel Amaranta Nanga Pinoh dipimpin Karendal Ops AKP I Nengah Muliawan, S.H dan dihadiri seluruh pejabat operasi dan personel yang dilibatkan, rabu (21/8/2024).



Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Muhammad Syafi'i, S.I.K., S.H., M.H. melalui Karendal Ops mengatakan sejumlah lokasi Objek Vital (Obvit), Cabup dan wabup menjadi prioritas pengamanan.


"TFG guna memastikan lokasi pengamanan, metode atau pola serta potensi gangguan keamanannya. objek vital dan pasangan calon menjadi prioritas pengamanan," ujar AKP I Nengah Muliawan, S.H.


Lanjutnya, TFG juga menjelaskan langkah - langkah dan pola pengamanan Polri dengan asumsi situasi yang tidak terkendali seperti gedung KPU, Bawaslu, pengawalan surat suara dan kegiatan lainnya yang ada dalam tahapan operasi mantap praja dengan kecepatan dan ketepatan bertindak.


"TFG adalah gambaran simulasi yang sebenarnya dengan miniatur, seluruh personel yang telah diberikan kepercayaan oleh pimpinan kepadanya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab," tuntas AKP Nengah.


Hmsresmlw (Smi)

Fast KK

Editor : mita. 

PWI Sintang Gelar Pelatihan Pra UKW

By On Februari 13, 2021



Cybernews.id - Sintang - Kalbar .

Sebanyak 12 wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sintang, mengikuti pelatihan jurnalistik Pra Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Sabtu (13/2) di Aula Diskominfo Kabupaten Sintang. 


Pelatihan Jurnalistik Pra UKW ini, digelar PWI Kabupaten Sintang untuk mempersiapkan para anggotanya, yang akan mengikuti UKW di Pontianak, pada 26 – 28 Februari mendatang. Pelatihan jurnalistik Pra UKW yang dilaksanakan PWI Kabupaten Sintang tersebut, disampaikan langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Sintang, Tantra Nur Andi.

“Pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan jurnalistik bagi para wartawan yang akan mengikuti UKW di Pontianak,” kata Tantra Nur Andi, yang juga sebagai pemateri dalam pelatihan tersebut. 

Tantra mengatakan, pelatihan yang berlangsung selama sehari itu, membahas tentang berbagai teori jurnalistik dan kisi – kisi agar bisa lulus dalam UKW. Sebelum mengikuti UKW, lanjut Tantra, para wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Sintang, memang dilatih secara khusus, agar bisa menjawab semua pertanyaan penguji saat UKW nanti.

“Berbagai teori jurnalistik, mulai dari perencanaan liputan, teknik wawancara, teknik reportase, kode etik jurnalistik, evaluasi liputan, menulis berita sampai pada bagaimana membangun jaringan telah saya sampaikan, sebagai bekal para wartawan untuk mengikuti UKW,” ungkap Tantra.

Dikatakan Tantra, tujuan dilaksanakannya pelatihan Pra UKW ini, yakni untuk meningkatkan kompetensi wartawan yang menjadi anggota PWI Kabupaten Sintang, meningkatkan ketaatan wartawan pada kode etik jurnalistik demi citra, kredibilitas dan integritas wartawan. Selain itu, pelatihan jurnalistik ini juga untuk mewujudkan visi PWI Kabupaten Sintang, yaitu bersama PWI, Wartawan Profesional, Bermartabat dan Beretika. 

Masih kata Tantra, wartawan Antara yang telah lulus UKW Utama, kisi – kisi agar bisa lulus dalam UKW juga disampaikan secara detail pada para peserta pelatihan  Pra UKW ini. “Saya juga membahas materi  - materi jurnalistik yang biasa diujikan dalam UKW pada para peserta,” katanya.

Tantra berharap, dengan pelatihan Pra UKW ini, 12 anggota PWI Kabupaten Sintang menjadi siap untuk mengikuti UKW di Pontianak. “Saya berharap semua anggota PWI Kabupaten Sintang dapat mengikuti UKW dengan baik dan lulus,” harapnya.