Cybernews.id - Melawi - Kalbar.
Insiden ambruknya plafon ruang kelas SMA Negeri 3 Nanga Pinoh di Desa Nanga Kayan, mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Melawi, yang meminta Pemprov Kalbar mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan peserta didik.
Menurut informasi yang dilansir Suarakalbar.co.id, Sabtu (22/11/2025). Widya Rima Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Melawi menegaskan bahwa pengelolaan SMA berada sepenuhnya di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar. Namun, ia tetap mendorong Dinas Pendidikan Provinsi untuk segera memastikan kondisi bangunan sekolah aman digunakan.
“Ini memang ranah provinsi. Tetapi kami berharap Kepala Dinas Pendidikan Kalbar dapat segera memastikan keamanan dan kenyamanan siswa SMA Negeri 3 saat proses belajar berlangsung,” ujarnya.
Meskipun bukan tanggung jawab struktural pemerintah kabupaten, Widya menilai bahwa siswa yang bersekolah di SMA tersebut tetap merupakan anak-anak Melawi, sehingga DPRD memiliki kepedulian moral untuk ikut mengawasi persoalan ini. Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas.
“Kewenangan memang bukan di pemerintah kabupaten. Tapi para siswa di sana adalah anak-anak dari daerah kita. Keselamatan mereka tentu menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia menambahkan bahwa insiden ini tidak boleh dianggap kejadian sepele karena berkaitan langsung dengan keselamatan peserta didik. Menurutnya, Pemerintah Provinsi harus segera melakukan tindakan cepat melalui Dinas Pendidikan.
“Jangan menunggu sampai ada kejadian yang membahayakan siswa. Pemprov harus memastikan seluruh sarana sekolah benar-benar aman,” tegasnya.
Sementara itu, Agung, salah seorang warga Melawi, turut menyoroti insiden tersebut. Ia menilai ambruknya plafon ruang kelas yang baru dibangun kurang dari dua tahun menjadi indikasi adanya persoalan kualitas konstruksi.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar untuk segera mengirimkan tim teknis guna melakukan pemeriksaan mendalam terhadap struktur bangunan SMA Negeri 3 Nanga Pinoh, termasuk audit kualitas konstruksi, perbaikan menyeluruh, hingga evaluasi terhadap pihak pelaksana proyek.
“Ini bukan sekadar masalah pembangunan. Ini tentang keselamatan anak-anak yang setiap hari menggunakan fasilitas sekolah. Andai plafon itu runtuh saat jam pelajaran, bisa saja menimbulkan korban. Karena itu Pemerintah Provinsi harus segera turun tangan,” pungkasnya. (Dea/Bgs/Abd)
You are reading the newest post
Next Post »