Cybernews.id - Landak.
Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., menggelar kegiatan tatap muka bersama para kepala desa, Pokdarkamtibmas, dan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Landak.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026) pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang BKPM Polres Landak, dengan mengangkat agenda sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, KUHAP baru, serta penerapan Restorative Justice atau keadilan restoratif.
Kegiatan dihadiri Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, S.I.P., M.Sos., Kasat Reskrim AKP Kuswiyanto, S.H., M.H., Kasikum AIPDA Ulusianus, S.H., Ketua KBPP Polri Kabupaten Landak Daniel D. Seran, Ketua Pokdarkamtibmas Kabupaten Landak Mastoto, S.H., serta Kepala Desa Hilir Tengah Donatus Budianto, Kepala Desa Raja Zulkarnaen, Kepala Desa Mungguk Mulyadi, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari menyampaikan bahwa kegiatan tatap muka tersebut merupakan sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mitra Polri mengenai perubahan sistem hukum pidana nasional, termasuk mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari mengatakan, pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan sistem hukum Indonesia.
Dalam sambutannya, Kapolres menjelaskan bahwa Indonesia telah memasuki babak baru sistem hukum pidana nasional dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut sejak 2 Januari 2026.
Menurutnya, perubahan tersebut menjadi momentum bersejarah karena Indonesia mulai meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia.
Kapolres juga menyoroti salah satu poin penting dalam KUHAP baru, yakni pengaturan mengenai Restorative Justice atau keadilan restoratif.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan perubahan paradigma penanganan perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat.
"Melalui pendekatan Restorative Justice, penyelesaian perkara dapat melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat untuk mencari solusi yang adil, memulihkan keadaan, dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu," jelas Kapolres.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif harus tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, sehingga diperlukan pemahaman yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyalahgunaan.
Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menekankan pentingnya peran KBPP Polri dan Pokdarkamtibmas sebagai bagian dari mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, kedua organisasi tersebut memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, khususnya terkait perubahan peraturan hukum dan penerapan keadilan restoratif.
"Saya mengajak seluruh keluarga besar dan mitra Polri untuk menjadi duta informasi yang baik. Sosialisasikan perubahan hukum ini kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, serta ikut menjaga agar penerapan Restorative Justice tetap mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan korban," ungkap AKBP Devi Ariantari.
Kapolres berharap melalui kegiatan tatap muka tersebut, seluruh peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai KUHP Nasional, KUHAP baru, serta mekanisme keadilan restoratif sehingga dapat mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera di Kabupaten Landak.
Setelah sambutan Kapolres, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Seksi Hukum (Sikum) Polres Landak mengenai ketentuan hukum yang baru, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Landak.
Para peserta juga diberikan kesempatan mengikuti sesi tanya jawab untuk menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai penerapan ketentuan hukum serta peran masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Melalui kegiatan ini, Polres Landak berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, Pokdarkamtibmas, dan KBPP Polri semakin kuat, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam mendukung terwujudnya Harkamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Landak.
Penulis : Humas Polres Landak
Editor - mit.
You are reading the newest post
Next Post »