Dugaan Pemerasan Dana Sekolah? MAUNG Lampung: Masyarakat Berhak Tahu Hasil Akhir Secara Terbuka!


Cybernews.id - BANDAR LAMPUNG, 16 NOVEMBER 2026 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik pemerasan dalam penyaluran dana revitalisasi sekolah di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Langkah penegakan hukum ini disambut sekaligus disorot oleh masyarakat luas, mengingat alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat mendesak di berbagai daerah.

 

DPD LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Lampung dalam sikap resminya menyatakan dukungan terhadap langkah Kejati Lampung, namun sekaligus meminta proses penanganan perkara ini berjalan secara objektif, transparan, dan tuntas hingga ke akar-akarnya.

 

LATAR BELAKANG PERKARA


Berdasarkan informasi yang dikutip dari RRI.co.id, dugaan ini mencuat menyangkut mekanisme penyaluran maupun pelaksanaan program dana revitalisasi sekolah. Dana yang seharusnya utuh dimanfaatkan untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan diindikasikan terpotong oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga berpotensi mengurangi kualitas dan cakupan pembangunan yang seharusnya diterima oleh sekolah-sekolah penerima manfaat.

 

Saat ini Kejati Lampung telah memulai tahap penyelidikan, mencakup verifikasi dokumen anggaran, penelusuran aliran dana, serta pemeriksaan pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Masyarakat kini menantikan kejelasan hasil penyelidikan tersebut.

 

SOROTAN DPD LAMPUNG:

 

Ketua  DPD MAUNG Lampung menyampaikan bahwa dugaan ini menyentuh ranah yang sangat sensitif dan menyangkut kepentingan masa depan generasi:

 

"Kami memperhatikan perkembangan penyelidikan yang dilakukan Kejati Lampung terkait dugaan pemerasan dana revitalisasi sekolah dengan serius. Dana pendidikan adalah amanah rakyat. Jika ada oknum yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, itu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak kita," ungkap Suplan Eppendi  Ketua DPD MAUNG Lampung. Senin (16/11/26). 

 

Pihaknya menegaskan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejati Lampung:

 

"Kami mendukung langkah Kejati Lampung menelusuri perkara ini secara mendalam. Proses hukum harus berjalan cepat, akurat, dan tidak boleh ada pihak yang dilindungi. Siapa pun yang terlibat, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

 

Transparansi proses juga menjadi penekanan penting dalam sikap ini:

 

"Masyarakat berhak mengetahui perkembangan dan hasil akhir penyelidikan ini secara terbuka dan akuntabel. Jangan biarkan perkara ini berhenti di tengah jalan atau berakhir tanpa kejelasan yang memuaskan publik. Semua fakta harus terungkap dan disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas," tambahnya.


MAUNG Lampung berharap Kejati Lampung dapat menuntaskan penyelidikan ini dengan sebaik-baiknya. Penanganan yang tegas dan transparan diharapkan tidak hanya mengungkap kebenaran di balik dugaan ini, tetapi juga menjadi efek jera bagi pihak-pihak lain yang berniat menyalahgunakan dana publik, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan dunia pendidikan. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara di sektor pendidikan sangat bergantung pada bagaimana perkara ini ditangani dan diselesaikan.



Penulis : TIM MAUNG

Editor : mit. 


 


 

 

Newest
You are reading the newest post