Cybernews.id - Melawi - Kalbar
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan S.IP, M.SI, menghadiri Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Melawi Tahun 2027 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Melawi H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd, di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Rabu 8 April 2026.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Melawi Malin SH, Ketua DPRD Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa S.I.P, forkopimda Kabupaten Melawi, hadir perwakilan TNI dan Polri, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan dengan suasana khidmat dan antusias dalam pembukaan musrembang, Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Melawi Tahun 2027.
Dalam arahan dan penyampaian saat Musrembang (RKPD) Kabupaten Melawi Tahun 2027, Oleh Bupati Melawi H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd, Menyampaikan dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027, kita telah melakukan berbagai kajian dan Proyeksi yang mendalam mengenai kondisi dan potensi daerah kita, bahwa proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2027 diperkirakan sebesar Rp 88.856.417.069,95, dari APBD 2026 sebesar Rp 104.536.555.816, sementara itu, pendapatan Transpir diproyeksikan sebesar Rp 985.979.733.168, dan total pendapatan daerah mencapai sekitar Rp 1,07 Terliun ( Satu Terliun Tujuh puluh Meliar Rupiah) jelasnya.
Selanjutnya arahan dan masokan dari Wakil Gubernur Kalimantan barat Krisantus Kurniawan S.IP, M.SI, Menyampaikan, pembangunan tahun 2027 harus tetap berpedoman pada visi dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan." Jelasnya.
Lebih lanjut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus mengatakan, musrembang ini perlu kita laksanakan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai program-program yang benar-benar prioritas,memiliki daya ungkit, dan di dukung oleh penganggaran yang konsisten, di tengah keterbatasan anggaran dan tentangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
"Sarannya pemerintah Kabupaten Melawi agar dapat menggali potensi pendapatan kreatif untuk mendanai pembangunan, pintanya kerja sama dengan seluruh stakeholder diperlukan, baik dengan dunia usaha, kelompok masyarakat, tokoh adat dan pemuka agama, dengan fokus utama pada penguatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas SDM, produktivitas ekonomi, efisinsi infrastruktur,dan kapasitas tata kelola pemerintahan."harapannya.
Terkait rencana pemerintah daerah kabupaten Melawi mau mencabut ijin Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah kabupaten Melawi yang tidak menguntungkan Masyarakat dan pemerintah daerah pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung kebijakan pemerintah daerah." Jelasnya.Abd.
« Prev Post
Next Post »