Cybernews.id - Melawi - Kalbar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Melawi Melaksanakan Rapat Paripurna Ke-9 Masa sidang ke-3 Tahun 2025, Penyampaian pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Melawi, terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Melawi Tahun 2025." Jum'at 8 Agustus 2025, di Ruang rapat Paripurna DPRD Melawi.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi di Pimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Melawi Marwan di dampingi Ketua DPRD Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa S.IP, Bupati Melawi H.Dadi Sunarya Usfa Yursa S.Pd, Kapolres Melawi, AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr. Sekda Melawi Drs.Paulus, perwakilan LO Kodim 1205 Sintang, OPD Melawi, hadir 18 orang Anggota DPRD Melawi.
Juru bicara Fraksi PAN yang di sampaikan oleh, Hairil Ihwan Melalui forum yang terhormat ini, Fraksi PAN memberikan Apresiasi atas penyampaian rancangan perubahan dan PPAS oleh Pemerintah daerah Kabupaten Melawi, sekaligus menyampaikan berbagai catatan masukan kritik, membangun dan saran sebagai bentuk kontribusi dalam proses perencanaan anggaran yang lebih efektif efisien dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas."jelasnya.
" Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan masukan kritik, membangun dan saran sebagai berikut.
1.Program mobilitas dalam dokumen RKPD dengan yang tercantum dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS sudah sesuai.
2 menurut hemat kami perlu adanya penajaman prioritas program dan kegiatan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan hasil musrembang.
3 Fraksi PAN mencermati adanya potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal terutama dari sektor pajak Daerah dan retribusi Daerah pasif terdapat kebocoran potensi PAD akibat lemahnya pengawasan dan belum optimalnya digitalisasi pelayanan perlu dilakukan inovasi dalam sistem pemungutan pajak atau retribusi dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah.
4 Fraksi PAN menilai bahwa belanja operasional masih cukup besar dan perlu dikaji ulang agar belanja pembangunan tidak Boros perlu adanya evaluasi dalam terhadap belajar rutin dan belajar perjalanan Dinas yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dengan ini Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk fokuskan Anggaran pada program yang bersifat produktif dan memiliki acuan yang jelas untuk masyarakat.
5 Fraksi PAN berharap perubahan anggaran sebaiknya tetap mengutamakan sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur dasar dan juga pemerintah harus bisa memastikan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar Kecamatan atau Desa khususnya Daerah tertinggal dan terpencil.
6. perubahan dan PPAS harus mampu merespon isu-isu aktual seperti perubahan iklim ketahanan pangan stunting dan dampak sosial ekonomi di tengah ketegangan ekonomi global.
7 Fraksi PAN menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran perkuat transparansi anggaran melalui penyediaan informasi Anggaran berbasis digital dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi."jelasnya.
Fraksi PAN menyatakan siap untuk mengikuti proses pembahasan perubahan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2025 secara aktif konstruktif dan kritis demi menghasilkan kebijakan Anggaran yang berpihak pada rakyat berkeadilan dan berotasi pada hasil."jelasnya.Abd.
You are reading the newest post
Next Post »